Tanggamus, Lampungsai.com – Aliansi Masyarakat Tanggamus Pro Demokrasi (ART-PRODEM) tuntut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), mengusut tuntas money politic Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung di Kabupaten setempat.
Tuntutan tersebut, disampaikan dalam aksi demo di depan kantor Sekretariatan Panwaslu Tanggamus, Jalan Lintas Barat, Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Rabu 11 Juli 2018.
Disampaikan Koordinator Aksi, Agung Prastowo di dampingi, Furqon dan Imron, bahwa pada Pilkada 2018, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, banyak terjadi tindakan yang menciderai demokrasi, bahkan menuju kedalam proses menghancurkan tatanan demokrasi itu sendiri, yang sebenarnya hingga saat ini mulai menuju kearah yang lebih baik.
“Kami memandang bahwa sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 73, dalam seluruh ayat didalamnya. Kemudian Perbawaslu nomor 13 tahun 2016 menunjukkan bahwa tindakan money politic merupakan musuh utama demokrasi,”katanya.
Dijelaskan Furqon, tindakan money politik dalam Pilkada di Lampung, nyata terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, bahkan terindikasi melibatkan korporasi raksasa ditanah sang bumi ruwa jurai.
“Kami menolak dengan tegas sebuah kepemimpinan, yang terbangun melalui jalan yang melanggar hukum, yang bermuara pada menggadaikan kepentingan rakyat demi kepentingan para pemodal. Ingat seorang kepala daerah merupakan pelindung dan pengayom rakyat bukan menjadi komprador kapitalisme,”tegasnya,
Furqon melanjutkan, untuk mengawal demokrasi, “Maka kami menuntut, usut tuntas money politik, cabut izin koorporasi dalang politik uang, berikan ruang demorasi rakyat. Kemudian, tolak hasil pemilu curang, rakyat menolak pemimpin curang, tangkap dan adili dalang politik uang. Kami minta Panwas harus tegas menindak pelanggaran pemilu, kami akan terus mengawal laporan- laporan yang masuk. Jika belum juga ada tindak lanjut, kami akan kembali menggelar aksi, dengan lebih banyak lagi massa,”ungkapnya.
Diwaktu berbeda, Ketua Panwaskab Tanggamus, Dedi Fernando mengatakan, akan merespon keinginan massa, utamanya terkait adanya kasus dugaan money politik yang dilaporkan masyarakat. Adapun kasus tersebut saat ini telah ditindak lanjuti dan sudah diproses ditingkat sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).
“Mohon Masyarakat bersabar, semuanya butuh proses, biarkan Sentra Gakumdu yang bekerja,”(WN/Budi WM)
