Metro, lampungsai.com,– Pelantikan Wali Kota baru Kota Metro membawa gelombang harapan dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menantikan arah kebijakan dan langkah konkret yang akan diambil pemimpin baru dalam membenahi berbagai persoalan yang selama ini membelenggu kota kecil yang sedang berkembang ini.
Salah satu suara yang cukup lantang datang dari Gerakan Transparansi Rakyat (GETAR), sebuah LSM yang fokus pada pengawasan pemerintahan dan anggaran publik. Lewat pernyataan resminya, aktivis senior GETAR, Toma Alfa Edison, menyampaikan pandangan dan sikap tegas atas transisi kekuasaan yang sedang berlangsung.
Menurut Toma, awal pemerintahan merupakan momentum paling menentukan untuk menunjukkan arah dan keseriusan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih. Ia menekankan bahwa pemilihan jajaran pejabat di dalam kabinet harus didasarkan pada integritas dan kompetensi, bukan sekadar kedekatan politik atau kepentingan balas budi.
> “Kami meminta dengan tegas agar Wali Kota tidak memilih pejabat yang memiliki rekam jejak buruk, terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Jangan berikan ruang kepada mereka yang pernah tersandung masalah di inspektorat, BPK, atau yang secara terbuka disebut-sebut dalam dugaan penyimpangan dana publik,” ujar Toma.
Ia menambahkan bahwa banyak persoalan di Metro muncul karena lemahnya manajemen pemerintahan yang justru disebabkan oleh penempatan pejabat yang tidak layak. Ketika jabatan hanya diberikan kepada orang-orang yang ‘loyal’, bukan yang cakap, maka dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Lebih lanjut, GETAR juga menyoroti sejumlah persoalan klasik yang hingga kini belum mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah infrastruktur jalan yang rusak di banyak titik kota, yang tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan.
> “Banyak jalan lingkungan berlubang, berlumpur saat hujan, dan berdebu di musim panas. Ini menunjukkan lemahnya prioritas anggaran. Jangan hanya mengedepankan proyek mercusuar yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat,” tegas Toma.
Minimnya lampu penerangan jalan juga menjadi perhatian utama. GETAR menilai penerangan jalan tidak boleh dianggap sebagai kebutuhan sekunder, karena berkaitan langsung dengan keamanan, kenyamanan, dan aktivitas sosial ekonomi warga.
Pelayanan publik pun tak luput dari kritik. Toma menyebut bahwa meski sudah ada sistem berbasis digital, birokrasi yang lamban, tidak responsif, dan rawan pungli masih menjadi keluhan utama warga saat mengurus dokumen atau mengakses layanan dasar.
> “Kami mendorong reformasi pelayanan publik yang sesungguhnya. Bukan hanya digitalisasi sistem, tapi juga perubahan mental dan sikap para aparatur. Jangan biarkan teknologi maju tapi budaya birokrasi tetap lamban dan arogan,” ucapnya.
Meski demikian, GETAR juga menyampaikan bahwa mereka mendukung penuh kebijakan-kebijakan positif yang diambil oleh Wali Kota, terutama yang berpihak kepada masyarakat kecil, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan memperbaiki kualitas pelayanan.
> “Kami bukan penentang, kami penjaga arah. Bila kebijakan Wali Kota membawa kebaikan dan perbaikan, kami akan dukung sepenuhnya. Tapi bila menyimpang, kami akan mengingatkan dan bila perlu, menggugat,” kata Toma dengan tegas.
Ia juga menyampaikan bahwa GETAR siap menjadi mitra kritis pemerintah, berdiri di luar kekuasaan namun dekat dengan kepentingan rakyat. Ia mengingatkan bahwa suara rakyat hari ini tidak lagi bisa dibungkam, karena masyarakat Metro sudah semakin sadar dan peduli terhadap jalannya pemerintahan.
> “GETAR lahir dari semangat rakyat untuk hidup lebih adil dan transparan. Kami bukan oposisi politik, tapi oposisi terhadap penyimpangan. Kami akan kawal setiap kebijakan, setiap anggaran, dan setiap langkah Wali Kota yang menyangkut hajat hidup masyarakat,” pungkas Toma.
