LAMPUNG BARAT, Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat mengecam keras dugaan penggelapan Dana Desa sektor Ketahanan Pangan TA 2025 di Pekon Sinar Jaya, Kecamatan Air Hitam. Program peternakan ayam senilai Rp140 juta tersebut kini menjadi sorotan tajam setelah Direktur BUMDesa Sinar Maju diduga menggunakan dana puluhan juta rupiah untuk kepentingan pribadi dan mangkir dari tanggung jawab.
Investigasi AJP mengungkap bahwa dari total anggaran Rp140 juta yang dikucurkan dalam dua tahap, Direktur BUMDesa mengakui adanya dana sebesar Rp40,9 juta yang digunakan secara pribadi. Ironisnya, meski telah membuat surat pernyataan kesanggupan mengembalikan dana pada 30 April 2026, yang bersangkutan justru mangkir dari panggilan resmi pemerintah pekon.
Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, tidak hanya menunjuk hidung pengurus BUMDesa, tetapi juga melayangkan kritik pedas kepada Pj. Peratin, Camat Air Hitam, serta Pendamping Desa. AJP menilai fungsi pengawasan internal di tingkat kecamatan dan pendampingan desa gagal total.
“Sangat tidak masuk akal jika Pj. Peratin mengaku tidak pernah mengetahui atau memegang RAB program tersebut. Ini bukti lemahnya manajerial dan pengawasan. Camat dan Pendamping Desa seolah-olah ‘tidur’ atau tutup mata terhadap carut-marut tata kelola keuangan di BUMDesa Sinar Maju. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap perampokan uang rakyat!” tegas Sugeng dalam pernyataan resminya, Jumat (01/05/2026).
Menyikapi kebuntuan ini, AJP secara resmi akan segera menyurati Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit investigatif menyeluruh. AJP menduga kuat adanya praktik korupsi dalam modus operandi pengadaan bibit ayam yang hingga kini fiktif meskipun kandang telah berdiri.
Lebih lanjut, AJP meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk bersikap tegas.
“Kami meminta pihak terkait di DPMK untuk menunda pemberian rekomendasi pencairan dana tahap berikutnya bagi Pekon Sinar Jaya sebelum SPJ Dana Desa Tahun 2025 diselesaikan secara *Clear and Clean*. Jangan biarkan anggaran baru turun jika borok anggaran lama belum dibersihkan!” tambah Sugeng.
AJP memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga dana rakyat dikembalikan dan oknum yang terlibat mendapatkan sanksi hukum yang setimpal.
