Pesta demokrasi telah selesai, dan kini saatnya bekerja. Wajah baru telah duduk di kursi kepala daerah, membawa harapan masyarakat akan perubahan yang nyata, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan. Salah satu langkah awal yang paling menentukan arah pemerintahan ke depan adalah penempatan pejabat, khususnya di level eselon dua — posisi strategis yang menjadi motor penggerak kebijakan dan pelayanan publik.
Namun di titik inilah godaan terbesar sering muncul. Sejarah pemerintahan lokal di berbagai daerah, termasuk Kota Metro, sering kali mencatat bahwa jabatan kerap dijadikan alat tukar politik. Birokrasi dijadikan ladang balas jasa. Figur-figur yang minim kompetensi tetapi dekat secara personal atau berjasa saat kampanye sering kali menduduki posisi penting, bukan karena kualitas, tetapi karena koneksi. Ketika jabatan dijadikan hadiah, maka yang lahir bukan kinerja, melainkan kegamangan. Bukan semangat melayani, melainkan mental menikmati.
Pejabat eselon dua bukan sekadar pimpinan administratif. Mereka memegang kendali atas program strategis, anggaran miliaran rupiah, serta menjadi wajah pemerintahan di hadapan rakyat. Bila figur yang duduk di posisi ini hanya mampu menjalankan rutinitas, tidak memiliki visi pembangunan, dan bahkan enggan turun langsung ke masyarakat, maka pemerintahan hanya akan menjadi mesin birokrasi yang berjalan di tempat. Program-program unggulan kepala daerah akan mandek di atas meja, tertumpuk dalam kertas rencana kerja tahunan tanpa realisasi nyata di lapangan.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tak lagi peduli siapa yang menjabat, karena mereka tidak melihat hasil. Jalan tetap rusak, pelayanan tetap lamban, dan keadilan pembangunan hanya mampir di satu dua titik kota yang terjangkau kamera, sementara wilayah lain tetap gelap, kumuh, dan terpinggirkan. Birokrasi semacam ini tidak sedang melayani rakyat, tetapi sedang sibuk mempertahankan status quo.
Wali Kota baru harus berani memutus mata rantai budaya “asal aman”, dan menggantinya dengan sistem yang menempatkan orang pada posisinya karena kapasitas, integritas, dan rekam jejak yang terbukti. Mereka yang diberi kepercayaan harus mampu memimpin, bukan hanya hadir. Harus mampu membuat keputusan, bukan hanya membaca laporan. Harus berani melakukan terobosan, bukan hanya menjadi eksekutor rutinitas.
Jabatan strategis harus diisi oleh figur yang memahami medan tugasnya, berani mengambil tanggung jawab, dan mampu membangun sinergi lintas sektor. Bukan sekadar ASN senior yang menunggu giliran promosi, tetapi mereka yang bisa menjadi penggerak perubahan di lapangan. Profesionalisme birokrasi tidak akan pernah lahir jika kepala OPD masih dipilih berdasarkan siapa yang dekat, bukan siapa yang tepat.
Untuk itu, Wali Kota perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajaran struktural. Audit kinerja harus menjadi langkah awal, bukan sekadar formalitas. Bila ada pejabat yang tak mampu menunjukkan hasil nyata, sudah saatnya diganti. Bukan karena kebencian, tetapi karena rasa tanggung jawab kepada rakyat. Proses seleksi pun harus transparan, terbuka, dan melibatkan pihak independen yang memiliki integritas.
Membangun Kota Metro bukan hanya soal proyek fisik, tetapi membangun kepercayaan publik. Dan itu hanya bisa terjadi jika rakyat melihat bahwa jabatan tidak lagi diperjualbelikan, tetapi benar-benar dijalankan oleh orang-orang yang mampu bekerja. Kota ini tidak kekurangan SDM yang mumpuni. Yang sering kurang justru keberanian pemimpin untuk menempatkan yang benar, bukan yang menguntungkan.
Wajah kota yang hari ini tampak kusam bukan hanya karena jalan berlubang atau taman tak terawat, melainkan karena birokrasi yang tidak berdaya dan pejabat yang tak tergerak. Di balik tiap keluhan masyarakat ada tanda tanya besar: siapa yang seharusnya bertanggung jawab?
Wali Kota baru memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya simbol kemenangan politik, tetapi pemimpin sejati. Pemimpin yang menempatkan jabatan sebagai amanah, bukan alat transaksional. Pemimpin yang membangun pemerintahan dari pondasi yang bersih dan kuat, bukan dari kompromi dan ketakutan.
Kini, seluruh masyarakat menanti langkah berani itu. Menanti perubahan yang dimulai dari dalam. Menanti birokrasi yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar mempertahankan kenyamanan mereka yang sudah duduk terlalu lama.
Jika penempatan pejabat kali ini dilakukan dengan benar, maka masa depan Kota Metro punya harapan. Tapi jika langkah awal ini kembali dikendalikan oleh intervensi, kompromi, dan kepentingan sempit, maka sejarah hanya akan mengulang kegagalan yang sama — lima tahun yang hilang tanpa arah.
Oleh: Toma Alfa Edison
Pimpinan Redaksi Lampungsai.com
