Lampung — Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Provinsi Lampung menuai kritik tajam dari masyarakat. Sejumlah wajib pajak mengeluhkan prosedur birokrasi yang dinilai kaku dan tidak solutif, terutama terkait keharusan kehadiran pemilik kendaraan secara fisik meskipun dokumen asli telah lengkap.
Salah satu warga yang juga Pemimpin Redaksi media Lampung TV melalui akun resmi youtube @LampungTVNews melaporkan pengalamannya yang sudah dua kali mencoba menyuruh orang sampai 2kali mendatangi kantor Samsat propinsi Lampung, untuk membayar pajak kendaraan, namun berujung penolakan. Meski membawa KTP asli pemilik kendaraan, petugas tetap menolak proses pembayaran dengan alasan pemilik KTP wajib hadir di lokasi.
Kondisi ini menjadi ironis lantaran pemilik kendaraan tersebut sedang dalam keadaan sakit, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung.
Unggahan mengenai sulitnya membayar pajak ini memicu reaksi keras dari netizen di kolom komentar akun youtube @LampungTVnews , unggahan tersebutpun sudah ditonton setidaknya 5 ribu kali.
Masyarakat merasa bahwa pemerintah seharusnya mempermudah prosedur bagi warga yang memiliki itikad baik untuk berkontribusi pada pendapatan negara.
Beberapa komentar menonjol dari netizen antara lain:
@DidiMawardi-er4ll: “Aku heran orang mau ksh uang kok dipersulit..”
@marnileha-b5v: “Gak usah bayar kalau bayar pajak dipersulit.”
@srimaryani212: Menyebutkan bahwa syarat tambahan seperti surat kuasa justru memperhambat proses, padahal pajak adalah sumber pendapatan negara yang krusial.
Masalah ini memunculkan pertanyaan besar mengenai fleksibilitas pelayanan publik di Lampung. Di satu sisi, petugas berpegang pada aturan verifikasi identitas, namun di sisi lain, tidak adanya diskresi atau solusi bagi warga yang sedang sakit (seperti layanan jemput bola atau verifikasi digital) dinilai sebagai bentuk kemunduran pelayanan.
Warga berharap pihak Samsat Provinsi Lampung segera mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) mereka agar lebih humanis dan adaptif terhadap kondisi darurat masyarakat, guna menghindari turunnya kesadaran warga dalam membayar pajak akibat birokrasi yang berbelit.
