Metro , lampungsai.com– Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Kota Metro di Wisma Haji Al-Khairiyah berlangsung dinamis. Dalam forum strategis tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, Ria Hartini menyoroti sejumlah persoalan krusial yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga ketahanan pangan. Kamis (12/03/2026).
Musrenbang yang mengusung tema “Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Pondasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan” tersebut menjadi forum penting dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan Kota Metro.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Inspektorat Provinsi Lampung, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, Wakil Wali Kota Metro, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Ria Hartini menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, RKPD harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus disusun secara realistis sesuai kemampuan fiskal daerah.
“RKPD Tahun 2027 harus menjadi dokumen perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun tetap selaras dengan arah pembangunan daerah serta kebijakan nasional dan provinsi,” ujar Ria di hadapan peserta Musrenbang.
Ia mengungkapkan bahwa DPRD Kota Metro telah menghimpun berbagai aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, serta kunjungan langsung ke daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Seluruh aspirasi tersebut kemudian dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama DPRD adalah kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kota Metro yang masih mengalami kerusakan. Jalan berlubang dan rusak parah dinilai tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta menimbulkan kerugian ekonomi.
“Kondisi jalan yang rusak tentu sangat dikeluhkan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur jalan mantap serta sistem drainase yang terintegrasi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung tantangan fiskal daerah akibat kebijakan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD berharap pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Ria menilai pemerintah daerah perlu terus meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian berbagai penyakit, baik penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TBC), maupun penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung.
Ia juga menyoroti persoalan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang kerap mengalami kendala administratif ketika mengakses fasilitas layanan kesehatan.
Di sektor pertanian, Ria menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan daerah. Menurutnya, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman harus menjadi perhatian serius agar tidak mengancam keberlangsungan produksi pangan di Kota Metro.
“Pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi stabilitas daerah,” ujarnya.
Selain itu, persoalan lingkungan hidup juga menjadi perhatian DPRD. Ria menilai masalah pengelolaan sampah di Kota Metro membutuhkan sistem yang lebih modern, terintegrasi, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Jika tidak ditangani secara serius, persoalan sampah berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga meningkatnya beban anggaran daerah untuk penanganan darurat.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Kota Metro menegaskan arah politik anggaran tahun 2027 akan difokuskan pada program-program yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Prioritas tersebut meliputi program yang memiliki indikator kinerja jelas dan terukur, peningkatan efisiensi belanja daerah, penguatan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Metro.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggaran daerah harus dikelola secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkas Ria.
Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Metro, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan, Musrenbang RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terarah, dan berkelanjutan demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Metro. (ADV)
