Way Kanan, Lampungsai.com —Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Way Kanan, Sugeng Purnomo, menyoroti serius kekosongan jabatan yang masih terjadi di sejumlah posisi strategis Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Saat ini, jabatan-jabatan penting seperti Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian, Inspektur Daerah, bahkan Wakil Bupati, masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu yang cukup lama.
Kekosongan jabatan bukan hal sepele. Ini menyangkut arah kebijakan daerah dan kelancaran pelayanan publik. Ketika banyak posisi krusial dibiarkan tanpa pejabat definitif, maka roda birokrasi akan tersendat,” tegas Sugeng, Sabtu (2/8/2025).
Sugeng menilai, status Plt seharusnya bersifat sementara dan darurat, bukan menjadi solusi jangka panjang. Pejabat Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis, tidak memiliki legitimasi penuh, dan kerap ragu membuat terobosan kebijakan karena tidak memiliki kekuatan administratif utuh.
Seorang Plt tidak bisa bergerak leluasa. Apalagi jika merangkap jabatan, tentu fokus dan kinerjanya terpecah. Ini bisa membuat pelayanan kepada masyarakat terganggu,” ujarnya.
AJP Way Kanan mendesak Pemkab agar segera mengambil langkah konkrit, antara lain:
Mengumumkan secara terbuka posisi jabatan yang kosong.
Melakukan seleksi terbuka yang profesional dan objektif.
Segera berkoordinasi dengan KASN dan Kemendagri untuk mempercepat proses pengisian pejabat definitif.
Sugeng juga meminta DPRD Way Kanan tidak tinggal diam dalam situasi ini. Ia menekankan bahwa lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan dan harus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang sehat.
Kalau ini terus dibiarkan, maka masyarakat akan dirugikan. Tanpa pemimpin yang sah dan fokus, visi pembangunan daerah hanya jadi wacana di atas kertas,” ungkapnya.
Lebih jauh, Sugeng memperingatkan bahwa pembiaran kekosongan jabatan bisa memicu persepsi buruk publik. Pemkab Way Kanan harus menunjukkan keseriusan dalam membenahi struktur birokrasi. Tidak boleh ada kesan bahwa pengisian jabatan hanya menjadi bagian dari kompromi politik.
Kita tidak sedang bicara soal siapa orangnya, tapi bagaimana birokrasi ini harus berjalan dengan sehat dan profesional. Pemerintahan daerah tidak boleh disandera oleh ketidakpastian kepemimpinan,” pungkasnya.
