Way Kanan, Lampungsai.com — Ketua Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Way Kanan, Sugeng Purnomo, menegaskan pentingnya tata kelola anggaran daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Menurutnya, anggaran bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat.
Anggaran daerah bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Maka dari itu, anggaran harus mampu menjawab kebutuhan rakyat, bukan hanya kebutuhan birokrasi,” ujarnya dalam pernyataan resminya, Selasa (29/7/2025).
Sugeng menyoroti masih ditemukannya sejumlah kelemahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di berbagai daerah, sebagaimana tercermin dalam sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut, menurutnya, adalah cerminan dari lemahnya partisipasi publik serta kurangnya kontrol terhadap belanja publik.
Sering kali anggaran disusun tanpa kajian lapangan. Akibatnya, program yang lahir justru tidak menyentuh akar persoalan masyarakat. Inilah yang harus diubah,” tegas Sugeng.
Ia menekankan bahwa dokumen anggaran seperti RKPD, KUA-PPAS, hingga APBD harus bisa diakses dan dipahami oleh publik. Keterlibatan masyarakat, terutama media dan kelompok masyarakat sipil, harus difasilitasi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
Sugeng memaparkan bahwa anggaran yang ideal harus:
1. Efisien dan tepat sasaran, dengan alokasi yang tidak tumpang tindih;
2. Berkeadilan, mengutamakan kelompok rentan dan daerah yang tertinggal;
3. Bersih dari kepentingan pribadi atau politik sempit;
4. Terukur, dengan indikator hasil yang jelas;
5. Responsif terhadap dinamika kebutuhan lapangan, namun tetap dapat diaudit secara akuntabel.
Menurut Sugeng, akuntabilitas tidak cukup hanya ditunjukkan dengan laporan keuangan yang rapi, tetapi juga harus tampak dari dampak nyata di lapangan. Ia menantang setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjelaskan secara terbuka manfaat dari setiap program yang didanai APBD.
Kalau ada anggaran miliaran rupiah untuk sebuah program, harus jelas: apa manfaatnya untuk masyarakat? Siapa yang merasakan? Dan kapan dampaknya bisa terlihat? Ini uang rakyat, bukan dana pribadi,” ujarnya.
Lebih lanjut, AJP Way Kanan juga mengajak seluruh elemen masyarakat—termasuk tokoh adat, pemuda, perempuan, dan akademisi—untuk aktif menyuarakan kepentingan daerah dalam forum-forum perencanaan. Kekuatan rakyat dalam demokrasi lokal akan tumbuh bila ruang partisipasi dijaga dan dihormati.
AJP juga menilai bahwa pengawasan bukan semata tugas BPK atau inspektorat, tetapi menjadi bagian dari gerakan kolektif masyarakat sipil. Media, aktivis, dan organisasi lokal harus terus memperkuat kapasitasnya dalam membaca dan menafsirkan dokumen anggaran, agar tidak mudah dikelabui oleh laporan yang tampak rapi namun minim manfaat.
Sebagai penutup, Sugeng menyatakan bahwa Aliansi Jurnalis Persada Way Kanan tidak hadir untuk menciptakan konfrontasi, melainkan sebagai pengingat dan pengawal agar roda pemerintahan tetap berjalan di rel yang benar.
Anggaran adalah alat perjuangan rakyat, bukan alat transaksi kekuasaan. Maka kami akan terus mengawal dan menyuarakan agar setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan publik. Itu komitmen kami,” tutup Sugeng Purnomo.
