Tanggamus lampungsai.com– Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat Trinusa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tanggamus berencana membentuk Tim Investigasi untuk menyelidiki dugaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus.
Ketua LSM Trinusa DPC Tanggamus, Nuril Asikin, dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai aturan dan asas transparansi.
“Langkah ini perlu dan harus dilaksanakan. Kami akan memberikan Arah jika ditemukan kejanggalan, serta akan memberikan teguran keras bila penyimpangan tersebut tidak bisa diperbaiki,” ujar Nuril kepada awak media, Senin (27/10/2025).
Menurut Nuril, momentum Hari Sumpah Pemuda dipilih karena memiliki makna sejarah yang kuat, di mana semangat perjuangan para pemuda di masa lalu perlu dihidupkan kembali dalam bentuk kepedulian terhadap keadilan dan pemberantasan korupsi di masa kini.
“Kami ingin semangat Sumpah Pemuda tidak hanya diperingati secara seremonial, tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan nyata. Saat ini banyak persoalan di tingkat pekon (desa) yang perlu perhatian serius, termasuk pemikiran yang mencakup Dana Desa,” tambahnya.
Nuril menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. Tim Investigasi Trinusa nantinya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelusuran, verifikasi dokumen, serta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Selain itu, LSM Trinusa juga akan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi atau bukti terkait dugaan korupsi Dana Desa di wilayah Tanggamus, khususnya di Kecamatan Sumberejo.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Kami ingin semua pihak ikut menggalang dana publik agar benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga,” tutur Nuril.
Dengan terbentuknya tim investigasi ini, LSM Trinusa berharap dapat mendorong pemerintahan pekon di Tanggamus agar lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran desa. (RA)
