Way Kanan, lampungsai.com – Ketua DPC Aliansi Jurnalis Persada way kanan, Sugeng Purnomo, menyoroti pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang menurutnya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini disalurkan ke Puskesmas untuk mendukung program pelayanan kesehatan berbasis promotif dan preventif, seperti penyuluhan, pencegahan penyakit, imunisasi, penanganan stunting, hingga pembiayaan operasional tenaga kesehatan yang menjangkau daerah terpencil. Sugeng menilai, Dana BOK merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat derajat kesehatan masyarakat dari hulu, sehingga beban biaya pengobatan di hilir dapat ditekan.
Namun, di balik tujuan mulia itu, Sugeng mengungkap bahwa fakta di lapangan tidak selalu seindah rencana di atas kertas. Sejumlah laporan yang dihimpun pihaknya menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang melibatkan oknum di level pelaksana maupun pengelola anggaran. Modus yang kerap ditemukan antara lain pembuatan laporan kegiatan fiktif, mark-up biaya pembelian barang dan jasa, penggunaan dana tidak sesuai petunjuk teknis, absensi fiktif untuk mencairkan honor, hingga pemotongan dana oleh oknum atasan sebelum sampai ke pelaksana kegiatan. Bahkan, ada temuan kegiatan yang dibiayai ganda, baik dari Dana BOK maupun APBD, serta perjalanan dinas yang dibuat di atas kertas tanpa benar-benar dilakukan.
Sugeng menegaskan, praktik seperti ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Ia mengibaratkan, “Jika Dana BOK diselewengkan, itu sama saja mengurangi daya tahan kesehatan masyarakat. Yang rugi bukan hanya negara, tapi juga nyawa.” Ia berharap pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari internal Puskesmas, Dinas Kesehatan, Inspektorat, BPK, hingga aparat penegak hukum. Menurutnya, peran masyarakat juga krusial, karena warga bisa menjadi mata dan telinga yang langsung melihat apakah kegiatan kesehatan benar-benar berjalan sesuai rencana.
Untuk mencegah kebocoran, Sugeng mendorong adanya transparansi penuh, seperti publikasi rencana dan realisasi penggunaan Dana BOK di papan pengumuman Puskesmas atau portal resmi pemerintah daerah. Selain itu, penguatan sistem pelaporan berbasis digital dengan bukti foto, video, dan lokasi GPS saat kegiatan berlangsung dinilai mampu meminimalisir manipulasi. Ia juga meminta pelatihan integritas dan akuntabilitas bagi seluruh pengelola Dana BOK, serta penegakan sanksi tegas bagi pelanggar sebagai efek jera.
Sugeng menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Dana BOK adalah uang rakyat yang dikembalikan untuk rakyat, bukan untuk memperkaya pribadi atau kelompok. “Harapan kami sederhana: setiap rupiah Dana BOK yang turun harus berubah menjadi manfaat kesehatan yang nyata di masyarakat. Kalau ini bisa dijalankan, maka kita bukan hanya menjaga anggaran, tapi juga menjaga masa depan generasi sehat bangsa,” ujarnya.
