Opini: Dr. Suriyanto Pd, SH., MH., M.Kn
Jakarta lampungsai.com–Era reformasi yang telah berlangsung selama 27 tahun sejak lengsernya Presiden Soeharto pada 1998 membawa perubahan besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, hingga kini sebagian kalangan menilai bahwa capaian reformasi belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Reformasi pada awalnya memuat sejumlah tuntutan utama, seperti amendemen UUD 1945, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penghapusan Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum dan HAM, kebebasan pers, serta otonomi daerah. Dalam jangka panjang, reformasi diharapkan dapat mewujudkan lembaga legislatif yang bersih, partai politik yang akuntabel, sistem perpajakan yang adil, pemberlakuan UU perampasan aset koruptor, serta institusi kepolisian yang profesional.
Namun berbagai evaluasi publik menunjukkan bahwa sejumlah agenda reformasi dinilai belum berjalan optimal. KKN misalnya, masih menjadi persoalan serius di berbagai sektor birokrasi dan politik. Penegakan hukum dan perlindungan HAM juga masih menghadapi tantangan, sementara otonomi daerah di beberapa wilayah memunculkan persoalan tata kelola yang belum sepenuhnya efektif.
Dalam bidang politik, sebagian pengamat menilai proses rekrutmen di partai politik dan lembaga perwakilan belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan rakyat. Kinerja pengawasan terhadap eksekutif juga dinilai belum maksimal, terlihat dari masih adanya kasus-kasus korupsi di berbagai tingkat pemerintahan dan BUMN.
Di sisi lain, sejumlah kebijakan ekonomi strategis yang melibatkan investasi asing masih menuai perdebatan. Sejumlah pihak menganggap bahwa pengelolaan sumber daya alam dan investasi seharusnya lebih transparan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Kasus-kasus terkait tata kelola industri pertambangan dan perkebunan sawit menjadi bagian dari diskusi publik tersebut.
Terkait hal itu, sebagian kalangan mendorong agar pemerintah memperkuat regulasi, meningkatkan keberpihakan terhadap pelaku usaha nasional, serta memastikan pengelolaan kekayaan negara berlangsung secara akuntabel.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, sejumlah langkah perubahan dinilai mulai terlihat, meskipun berbagai evaluasi dan kritik tetap diperlukan untuk menjaga agar arah reformasi tetap berada pada jalurnya.
Penulis mengajak masyarakat untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan, mendukung perbaikan sistem, serta berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (***)
