Welly Adi Wantra : Dugaan Pengkoordiniran Kursi Jabatan Hanya Isu Penggiringan Opini

0
312
Kepala BKPSDM Kota Metro, Welly Adi Wantra.

Kota Metro, Lampungsai.com – Roling mutasi jabatan tingkat jabatan tinggi pratama dan administrator, lingkungan Pemerintah Kota Metro tahun 2021, secara keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Semua dilaksanakan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Mengacu juga pada UU No.5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No.11 tahun 2017 sebagaimana di ubah PP No.17 tahun 2020,”
Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Metro, Welly Adi Wantra didampingi Kabid Pengembangan SDM, Alex D diruang kerjanya. Selasa, 02 November 2021.
Hal itu juga penegasan mengenai adanya isu beredar adanya dugaan pengkoordiniran masif oleh oknum kerabat dekat pimpinan daerah Kota Metro, Wahdi – Qomaru dalam pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator.
Munculnya isu tersebut, pasca pelantikan pejabat tinggi pratama dan administrator beberapa waktu lalu dan yang akan berjalan mengisi jabatan kosong lingkup Pemkot setempat.
Atas hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BKPSDM, Welly Adi Wantra, hal itu hanya pengembangan opini dibawah setiap ada momen di lingkungan pemerintah atau birokrasi. Namun disini perlu di perjelas bahwa, dalam proses roling mutasi jabatan disetiap golongan itu, sesuai dengan mekanisme aturan.
“Dalam hal ini, untuk jabatan tinggi pratama itu melalui proses melalui penyeleksian dan tahapan yang dilakukan oleh tim Pansel, termasuk test wawancara. Tentunya juga terap berkoordinasi dengan KASN, test yang dilakukan selama 2 hari,”jelas Welly didampingi Alex D.
“Begitu juga dengan jabatan administrator, dilakukan dengan mekanisme prosedur yang berlaku dan sesuai dengan nilai kinerja dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja (TPK) yang saat itu Bapperjakat. Maka itu, isu yang berkembang itu hanya penggiringan opini,”imbuh Welly.
Didalam aturan itu, lanjut Welly, semua harus di ikuti. Termasuk didalam PP 11 tahun 2017 tentang managemen ASN sebagaimana diubah PP No.17 tahun 2020. Didalamnya itu mengatur, setiap ASN harus lulus pelatihan prajabatan, pangkat jabatan ditunjuk tidak berdasarkan tingkat kesulitan tugas. Dalam artian, tanpa ada penilaian berdasarkan tingkat kesulitan atau tanggung jawab tugas yang diembannya.
Pangkat dan jabatan, di peraturan sebelumnya juga berdasarkan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS.
Masih kata Welly, jabatan fungsional bisa diangkat melalui promosiAturan Jabatan Fungsional yang sebelumnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

Adapun dalam PP 17/2020 itu, pejabat jabatan fungsional  kini juga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya. Sebelumnya, ketentuan pada pimpinan tinggi madya tidak ada di dalam PP 11/2017.

Adapun, dalam pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, kini bisa dilakukan melalui pengangkatan promosi. Sebelumnya dalam PP 11/2017 ketentuan ini tidak ada. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional  keahlian dan jabatan fungsional  keterampilan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian atau promosi.

Sebelumnya, kata Welly, pada PP 11/2017, jabaan fungsional keahlian dan jabatan funsional keterampilan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Kini di dalam Pasal 17/2020 ketentuan itu tidak berlaku. Tentunya juga ada TPK atau pembina instansi mengevaluasi jabatan fungsional di lingkungannya.

“Dalam aturan itu semua di atur dengan jelas dan tegas. Pihak BKPSDM mewakili Pemerintah Kota Metro tetap mengedepankan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan setiap program kebijakan yang ada. Dan setiap adanya pengangkatan, roling mutasi jabatan dilakukan promosi lelang terbuka,”pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY