Warga Penerima PTSL, Ajukan Komplain Ke ATR/BPN Tanggamus

0
87

Tanggamus, Lampungsai.com – Asfani (50), Warga Pekon Ketapang, Kecamatan Limau,  Kabupaten Tanggamus, mengajukan komplain ke Kantor ATR/BPN Kabupaten setempat, terkait tidak sesuainya ukuran tanah miliknya dengan di sartifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang baru diterimanya setelah menunggu setahun lamanya.

Asfani mengatakan, ukuran tanah miliknya 1.5 H, akan tetapi yang tertulis di sertifikat hanya  L= 6000 M³ apalagi gambar peta di sertifikat tidak sesuai dengan tanah miliknya tersebut.

“Saya mengajukan komplain ke BPN Tanggamus soal angka yang tertera di sertifikat dengan luas yang sebenarnya. Tanah saya itu luasnya kurang lebih 1.5 H tapi di sartifikat cuma tertera L =6000 M³. Jadi jauh selisihnya,”ungkapnya kepada media. Kamis 27 September 2018.

Diceritakan Asfani, saat itu, lebih kurang setahun silam (2017), pihak Pokmas didampingi  pihak BPN Tanggamus yang melakukan pengukuran. Akan tetapi pihak BPN Tanggamus tidak sampai ke lokasi tanahnya, jadi pengukuran dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pekon Ketapang.

Hal ini diketahui  baru beberapa waktu yang lalu,dikarenakan sertifikat miliknya baru saja diberikan oleh pihak Pokmas mendekati akhir tahun  2018, dengan alasan karena baru melunasi pembayaran sertifikat tersebut.

“Bagaimana tidak. Harga biaya yang di patok pihak Pokmas cukup besar, maka saya butuh waktu lama untuk mengumpulkan uang yang di tentukan biaya pembuatan sertifikat. Jika tanah belum memiliki surat, dikenakan biaya sebesar Rp 900 Ribu, jika sudah ada surat tanah dikenakan biaya sebesar Rp700 Ribu/bidang,”ujarnya.

Diketahui jauh sebelumnya, pihak ATR Tanggamus, telah mengintruksikan semua kegiatan pelaksanaan dan biaya pembuatan sertifikat PTSL sesuai dengan SKB 3 Menteri Tanggal 22 Mei 2017 dan PERBUB No 31 Tahun 2017 Tanggal 04 Agustus 2017, biaya pembuatan sartifikat tidak boleh melebihi dari Rp200 Ribu/sertifikat.

Terkait adanya patok harga PTSL, Kasi Bagian hukum ATR/BPN, Nirwanda membantah terkait pengukuran tanah peserta PTSL di Pekon Ketapang Kecamatan Limau tanpa didampingi oleh BPN Tanggamus.

Nirwanda mengatakan, secara logika tidak mungkin Pokmas melakukan hal tersebut, karena Pokmas tidak memiliki keahlian dalam hal itu. “tidak benar itu Pak, tetap BPN yang melakukan pengukuran. Hanya saja yang mendampingi adalah Pokmas sama pemilik tanah. Ini menyangkut kepastian hak, kepastian hukum, dari segi obyek dan subyek. Kalau tidak jelas, kita tidak bisa melakukan pengukuran di lahan itu,”ungkapnya.

Dia menambahkan, terkait biaya pembuatan sertifikat program PTSL yang di Pekon Ketapang, menjelaskan bahwa itu semua sesuai dengan peraturan desa (perdes), “jadi ketentuannya dituangkan dengan peraturan desa,”pungkasnya.(tim)

LEAVE A REPLY