Wakili PPK Se-Tanggamus, Sherly Dian Nyatakan Tidak Terlibat Pemotongan Dana Operasional KPPS

0
847
Sherly Dian (Kaos Hitam) bersama PPK Talang Padang Andrian Noval, saat pertemuan klarifikasi pemberitaan pemotongan dana KPPS./Tim

Tanggamus, Lampungsai.com – Soal dugaan pemotongan dana operasional KPPS yang beredar dalam berita online. Para PPK se – Kabupaten Tanggmus melalui perwakilan, Sherly Dian nyatakan tidak terlibat atas adanya dugaan pemotongan dana tersebut. Selain dari itu, pihak PPK akan somasi pihak KPU yang menyatakan dana operasional KPPS sejumlah Rp2.8 Juta, yang benar adalah Rp.2,6 Juta.

AJOI DPC Tanggamus, apresiasi klarifikasi terkait dan hal ini sudah merupakan hak untuk klarifikasi atau hak jawab pihak yang diberitakan. Terlepas benar tidaknya, biarkan hukum menentukan dan akan muncul kebenaran jika hukum telah menyelidikinya. Jurnalis hanya sebatas memberitakan.

Pertemuan berlangsung di Promedia Cafe Resto, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Minggu, 28 April 2019. Dalam pertemuan tim media dikoordinatori oleh Ketua AJOI DPC Tanggamus, Budi W. Marsudi dan perwakilan PPK Se-Tanggamus, yang diwakili Sherly Dian, didampingi PPK Kecamatan Talang Padang Andrian Noval dan beberapa PPK lainnya turut hadir.

Persoalan adanya pemotongan dana KPPS oleh PPK, sebagaimana yang diberitakan media online yang tergabung di Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) DPC Tanggamus. Pihak PPK se-Tanggamus, melakukan klarifikasi.

Baca https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/dana-operasional-pemilu-tingkat-kpps-kabupaten-tanggmus-diduga-dipotong-pihak-ppk/

Sherly Dian mengatakan, soal pemotongan dana oprasional KPPS itu, PPK tidak terlibat, kalaupun terjadi itu adalah oknum. Proses penyaluran dana itu langsung ke PPS dan diserahkan ke KPPS.

“PPK menyerahkan dananya langsung ke PPS. Jumlah Rp.2,6 Juta itulah yang PPK terima dari KPU, kalaupun terjadi adanya pemotongan, itu adalah perbuatan oknum, PPK tidak terlibat dalam hal ini,”katanya.

Tim AJOI DPC Tanggamus, saat menggelar rakor di Sekretariatannya./Tim/AJOI

Kemudian, Sherly Dian melanjutkan, dalam berita ada kalimat terkutip dari salah satu Staf keuangan KPU Tanggamus, atas nama Abdul Fakih, yang menyatakan bahwa dana operasional KPPS sebesar Rp.2.8 Juta. Jumlah ini tidak benar.

“Jumlah dana itu setiap KPPS menerima Rp2.6 Juta dan besaran itu sudah baku dan ditentukan sesuai aturan yang ada. Kalau dikatakan jumlahnya Rp2.8 Juta itu tidak benar. Atas ini PPK Se-Tanggamus sepakat akan somasi pihak oknum KPU itu, yang menyatakan jumlah uang Rp2.8 Juta. Somasi akan kami kirimkan ke KPU Senin besok (29/4/2019).”ujarnya.

Disisi lain, Ketua AJOI DPC Tanggamus, Budi Widayat Marsudi, menyatakan, klarifikasi yang dilakukan pihak perwakilan PPK se-Kabupaten Tanggamus itu, patut di apresiasi dan memang sudah merupakan hak. Terlepas hal yang ada, benar atau tidak, terlibat atau tidak, atas dugaan pemotongan dana operasional KPPS itu, hanya pihak penegak hukum yang menentukan, kala penyelidikan dilakukan atas dasar formula awal lewat pemberitaan.

“Terkait hal ini, Jurnalis hanya sebatas memberitakan yang disajikan kepada publik. benar atau tidak, hanya penegak hukum yang berkewenangan. Tentunya pemberitaan tetap tersajikan dalam bentuk continue (Berkelanjutan), sebab indikasi atau dugaan itu, terjadi hampir semua KPPS se-Kabupaten Tanggamus,”ungkapnya.  (Tim/AJOI)

LEAVE A REPLY