Waka Polri Akan Cek Kembali Peristiwa Meninggalnya Jurnalis M.Yusuf

0
125
Waka Polri Komjen Pol. Syafruddin./Sinarlampung/Red

Jakarta, Lampungsai.com – Jurnalis Media Siber Kemajuan Rakyat, M.Yusuf meninggal di dalam ruang tahanan Lapas Klas II B, Kotabaru Kalimantan Selatan, Waka Polri Komjen Pol.Syafruddin akan lakukan cek kembali peristiwa meninggalnya almarhum.

Dilansir sinarlampung.com, Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto, mengatakan, polisi berwenang menangkap dan memproses pidana wartawan di luar mekanisme UU 40/1999 tentang Pers.

Menurut Kapolres Suhasto, Dewan Pers merekomendasikan polisi menjerat M. Yusuf dengan UU ITE.

Suhasto mengklaim sudah lebih dahulu menyesuaikan Momerandum of Understanding (MoU) Dewan Pers dan melakukan koordinasi sebelum menjerat Yusuf dengan pasal ITE.

Tindakan Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan tersebut,  tidak disetujui Waka Polri Komjen Pol Syafruddin. “Nanti kita cek lagi, wartawan nggak boleh langsung  pidana,”ujarnya, saat meninjau arus mudik di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin 11 Juni 2018.

Waka Polri juga berjanji  akan mengecek kembali peristiwa meninggalnya M.Yusuf. “Nanti kita cek, meninggalnya karena apa,”katanya.

Diketahui, pihak Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan menjerat wartawan media siber Kemajuan Rakyat  M. Yusuf (Alm)  dengan pasal 45 A UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait pemberitaannya mengenai konflik antara warga dengan PT MSAM.

Sebagaimana telah beredarnya berita di beberapa media online siber, M.Yusuf (Alm), meninggal di dalam tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan, saat sedang menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran UU ITE. Minggu 10 Juni 2018.

Dikutip bahwa, almarhum (M.Yusuf) ditangkap dan diajukan ke pengadilan atas pengaduan sebuah perusahaan perkebunan sawit, milik konglomerat lokal, Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal dengan nama Haji Isam.

Terkait hal ini, pihak Polres Kotabaru mengklaim telah berkoordinasi dengan Dewan Pers. Pihak Dewan Pers mengeluarkan pernyataan, secara rangkum terkutip , Dewan Pers berharap kasus meninggalnya M. Yusuf ditangani dan diselesaikan setransparan mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dewan Pers menyatakan tidak pernah menerima aduan perkara ini, tapi kemudian terlibat setelah polisi meminta surat permintaan keterangan Dewan Pers selaku ahli. Dewan Pers tidak pernah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh berita yang di buat M.Yusuf.

Dewan Pers terlibat dalam penanganan kasus ini, setelah Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto mengirim surat permintaan keterangan ahli pada 28 Maret 2018. Surat ini diikuti kedatangan 3 penyidik dari Polres Kotabaru ke Kantor Dewan Pers pada 29 Maret 2018.

Para penyidik itu datang untuk meminta keterangan ahli dari Sabam Leo Batubara yang di tunjuk Dewan Pers untuk memberikan keterangan ahli terkait kasus ini. Kemudian polisi kembali mendatangi Dewan Pers mengajukan 21 artikel lain untuk diuji dan ditelaah oleh Dewan Pers selaku ahli.

Berdasarkan terlaah terhadap dua berita yang dilaporkan dalam pertemuan 29 Maret 2018 dan 21 berita yang dilaporkan dalam pertemuan 2-3 April 2018, ahli dari dewan pers menilai , berita-berita tersebut, secara umum tidak memenuhi standar teknis maupun Etika Jurnalistik, rangkaian pemberitaan yang berulang-ulang dengan muatan yang mengandung opini.

Permintaan Keterangan Ahli dari Dewan Pars olah penyidik Polri merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dengan Polri tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. (Red)

Surat lengkap pernyataan Dewan Pers

Surat pernyataan Dewan Pers.

 

 

LEAVE A REPLY