Wahdi Sebut Money Politik Haram, Pengamat Politik Wali Kota Bisa Jadi Simbol Praktik Haram

0
165
Lampungsai.com, Kota Metro – Praktik money politik masih menjadi atensi khusus dari Bawaslu Metro. Wali Kota Metro Wahdi Sirajuddin tegas sebut Praktik Money Politik Haram, dan Pemimpin hasil praktik Money Politik Tidak Amanah. Pengamat isu dan politik, Fitra Aditya Irsyam sebut Praktek Money Politik erat kaitannya dengan isu kesiapan logistik para kandidat kontestan Pemilukada 2024.
Praktik Money Politik pada Pemilu, menjadi atensi pihak Bawaslu, mengajak masyarakat, aktif turut serta melakukan pengawasan pemilu legeslatif dan pemilukada 2024.
Menyusul atensi Bawaslu, tersambut kalimat yang di lontarkan Pimpinan Daerah yakni Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin yang menyebut, Praktik Money Politik Haram dan dilarang, serta pemimpin hasil dari praktik money politik tidak amanah.
Pria dengan sapaan akrab Adit dengan nama lengkap Fitra Aditya Irsyam, pengamat isu politik menjabarkan hasil  temuan dan hasil risetnya, mengenai Pilkada Metro tahun 2020 lalu.
“Pertama saya akan bicara soal kesiapan logistik kandidat. Bagaimanapun pemilihan secara langsung adalah perhelatan yang membutuhkan ongkos politik yang tak sedikit,”kata Adit kepada media beberapa waktu lalu. Rabu (24/04/2024).
Menurut Adit, dari sudut pandang yang muncul di permukaan saja, ongkos politik diperlukan untuk membiayai kebutuhan kampanye, mulai dari kebutuhan alat peraga, iklan, souvenir, hingga operasional tim.
Pengamat yang merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tersebut menyoroti praktik money politik yang masif namun sulit diungkap pembuktiannya.
“Sementara dari sisi ruang yang tertutup, terasa, namun sulit dibuktikan, yaitu praktik mahar politik untuk mendapatkan tiket maju dari partai politik sampai biaya yang sangat membengkak yaitu praktik politik uang,”ujarnya.
Secara regulasi, praktik politik uang pada saat itu memang tidak terbuktikan. Secara fakta hukum tidak ada. Tapi secara sosio-politik, massif terjadi praktik politik uang.
Mantan aktivis mahasiswa itu juga menilai bahwa praktik money politik dapat di hilangkan asalkan seluruh kandidat berkomitmen untuk tidak melakukan praktik tersebut.
“Padahal diberikan atau tidak diberikan uang, pemilih telah memiliki pilihan dengan berbagai alasan. Jika dilihat dari persentase orang yang memilih kandidat tertentu karena diberikan uang,
tingkat efektivitas praktik ini kecil,” kata dia.
“Tapi praktik ini menjadi semacam aturan main bagi para kandidat. Praktik ini hanya salah satu faktor di antara faktor lainnya yang mempengaruhi tarik menarik suara antar kandidat pada saat itu. Namun di tengah pertarungan yang ketat, sudah cukup untuk merubah posisi akhir perolehan suara,” tambahnya.
Menanggapi pernyataan Wali Kota Wahdi, Adit menilai, Wali Kota Metro,  Wahdi Sirajuddin menjadi simbol motor penggerak haram politik uang.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, beberapa waktu lalu Wali Kota melontarkan statement praktik haram money politik.
“Nah ini menarik, saya teringat statement Wahdi beberapa waktu lalu soal haram hukumnya money politik. Ini bisa jadi gerakan sosial bersama masyarakat Kota Metro untuk menyambut Pilkada 2024. Dan pernyataan itu jelas menjadi Simbol bagi Wali Kota Wahdi, sebagai Penggerak praktik haram politik, terlebih temuan di Pilkada 2020 lalu,”jelasnya.
Diketahui, pernyataan atau statemen Wali Kota Wahdi Sirajuddin, pada Minggu (11/02/2024) lalu, saat giat apel siaga pengawasan masa tengan Pemilu 2024 di Jl. ZA Pagar Alam, menyampaikan penilaiannya terkait isu yang dilontarkan Bawaslu merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya praktik money politik.
Tak hanya itu, orang nomor satu di Kota Metro tersebut juga menegaskan bahwa praktik money Politik haram dilakukan. Hal itu dapat menghasilkan pemimpin yang sudah pasti tidak amanah. (Red)

LEAVE A REPLY