Uang Muka Proyek Tak Dibayar, Para Kontraktor Sepakat Akan Lanjutkan Ke Ranah Hukum

0
86
Para kontraktor Lampung Utara ketika menyampaikan pernyataan sikap atas belum dibayarkannya uang muka pelaksanaan proyek tahun 2018./Budi Irawan

Lampung Utara, Lampungsai.com – Polemik uang muka (DP) pekerjaanpProyek  TA 2018, pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUTR) Kabuaten Lampung Utara, dipastikan akan berlanjut ke ranah hukum.

Hal itu sebagai upaya tindak lanjut atau somasi yang di berikan sejumlah Kontraktor melalui Kuasa Hukum (Kantor Hukum Dewan Harian Daerah 45 Lampung) kepada Kepala Dinas PUPR, Syahbudin, yang di nilai tidak ada tanggapan. Hingga batas waktu Somasi selama 3 hari, sejak tanggal 25 September 2018.

Perwakilan Kontraktor Lampung Utara, Syamsul Erfan Zen, mengatakan,  tidak di jawabnya Somasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR, adalah bentuk arogansi yang dimiliki salah satu pejabat di Lampung Utara yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya saja.

“Ini (tidak dijawabnya somasi), menambah spirit kami (kontraktor) membawa persoalan uang muka ke penegak hukum,”tegasnya, Minggu 30 September 2018.

Selain itu, Syamsul Erfan Zen  juga mempertanyakan dasar Pemerintah tidak mau membayar uang muka pekerjaan tahun 2018. Padahal, Pemerintah telah mencairkan uang muka pekerjaan tahun 2018, DAK Fisik tahap I,  lebih kurang mencapai Rp26 Miliar.

Atas dasar apa, Pemerintah tidak mau membayar. Mereka (Pemerintah) sudah mencairkan anggaran salah satunya dari DAK Fisik tahap I, menggunakan kontrak kerja Kontraktor sebagai syarat pencairannya.

“Kenapa tidak dibayarkan? Apa dana itu sengaja diendapkan, atau dananya sudah terpakai untuk hal lain.? Somasi kami tidak diindahkan, maka biarlah ini masuk ke ranah hukum. Kita sudah siapkan semua bukti-bukti penyalah gunaan atas persoalan uang muka ini, kami yakin penegak hukum akan profesional dalam menegakkan kebenaran,”ungkapnya. (Budi Irawan)

 

LEAVE A REPLY