KPU Tuba Wajib Menindaklanjuti Rekomondasi Bawaslu Terhadap Laporan Pelanggaran No. 007/LP/PL/kab/08.09/V/2019 Tertanggal 06 Mei 2019

0
109

TULANG BAWANG, Lampungsai.com – Setelah Hartono sebagai pelapor menerima dan membaca pemberitahuan tentang status laporan yang diumumkan oleh Bawaslu Tulangbawang, 22 Mei 2019 dan diterima oleh pelapor pada tanggal 24 Mei 2019.

Berdasarkan pada pemberitahuan tentang status laporan tersebut, hasil dari pada kajian Bawaslu pada pokoknya. Yakni, perbuatan terlapor ketua dan anggota PPK Kecamatan Dente Teladas merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran Kode Etik. Tertuang dalam laporan pelanggaran Nomor : 007/LP/PL/Kab/08.09/V/2019 tertanggal 06 mei 2019 atas nama pelapor Hartono direkomendasikan kepada komisi pemilihan umum kabupaten tulang bawang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikuatkan pendapat Gakkumdu (penyidik dan jaksa).

Diketahui Hartono sudah menanggapi putusan Bawaslu tersebut, maka dirinya sebagai pelapor meminta KPU Kabupaten Tulangbawang untuk menindaklanjuti sesuai UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 462 dan pasal 463 ayat (3) berbunyi : ” KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkanya putusan Bawaslu” dan ayat (4) berbunyi : “Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kab/kota dan pasangan calon presiden dan wakil presiden“.

Menurut Hartono, ia menegaskan bahwa dalam hal ini adalah KPU wajib menerbitkan keputusan KPU berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPRD kab/kota Caleg PAN Nomor urut 1. Muklas Ali Wahyudi, dan putusan tersebut semestinya sejalan dengan putusan Nomor : 008/ LP/ PL /Kab/ 08.09/V/2019 terlapor Atas nama Muklas Ali Wahyudi sedangkan sanksi terhadap pelanggaran kode Etik berdasarkan pasal 457 ayat (1) berbunyi : “Pelanggaran kode etik penyelengara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 456 diselesaikan oleh DKPP.” terang Hartono.(Ari)

LEAVE A REPLY