TP4D Dicabut, Kejari Tanggamus Masih Tetap Dampingi Pelaksanaan APBD 2020

0
644

Tanggamus, Lampungsai.com – Program pelaksanaan APBD TA 2020 bidang infrastruktur, Kejari Tanggamus nyatakan akan tetap mendampingi meski Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) telah dibubarkan oleh Kejaksaan Agung.

“Pasca dihentikannya TP4D oleh Kejagung RI, pihaknya tetap melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam kegiatan pembangunan strategis, dimana pelaksananya dikembalikan ke masing-masing bidang di Kejari,”kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus, David P. Duarsa didampingi Kasi Intel Kejari M.Rizka Saputra diruang kerjanya. Selasa, 21 Januari 2020.

Dalam pengamanan strategis ini, Kata David, bentuk pengawasan itu berada dalam bidang intelijen. Kemudian untuk pendampingan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) serta penindakannya, di bawah bidang Pidana khusus (Pidsus).

Namun demikian terhadap tupoksi di luar bidang intelijen tersebut tetap bertugas sepenuhnya melakukan supporting data dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan proyek strategis kepada masing-masing bidang itu.

“Jadi Intel Melakukan supporting data, ketika melakukan pengawasan ternyata ada masalah perdatanya, lalu Intel akan menyerahkan ke bidang Datun. Kemudian ada lagi masalah pidana khususnya lalu di serahkan untuk dilakukan penindakannya kepada bidang Pidsus. Walau di bubarkan pengawasan kita di daerah tetap berjalan, cuma bedanya kita tak lagi memasang plang TP4D,”jelasnya.

Untuk diketahui bahwa, TP4D telah dibubarkan dan dirubah sesuai surat keputusan jaksa Agung RI Nomor KEP-059/A/JA/03/2018 yang isinya perubahan atas keputusan jaksa Agung RI Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 tentang pembentukan TP4D yang telah dicabut.

Fungsi memang kembali seperti semula, namun bidang Intel tetap selaku bidang yang terjun di lapangan melaksanakan pengawasan melekat kepada kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa di wilayah kerja Kejari Tanggamus.

“Di Tanggamus sendiri, Instansi Pemerintah Daerah masih bisa meminta pendampingan pada Kejaksaan Negeri, akan tetapi dalam pendampingan keperdataan”jelasnya.

Selanjutnya, masih kata David, mengenai Memorandum of Understanding (MoU) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanggamus yang telah dilaksanakan, pihaknya memastikan akan tetap terus berjalan, MoU dimaksudkan untuk diberikan pendampingan secara hukum yaitu oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). (Tim)

LEAVE A REPLY