Tiga Ormas/LSM Apresiasi Polda Lampung Tangani Perkara Dugaan Amdal Bodong RS Airan Raya Medika

0
1012

Bandar Lampung, Lampungsai.com – Tiga Ormas/LSM apresiasi kinerja Polda Lampung dalam menangani kasus dugaan Pemalsuan Dokumen Amdal RS Airan Raya Medika, Desa Way Huwi Lampung Selatan, dengan melibatkan Kepala Desa setempat, Cecep Saiffudin Ali.

Ketiga Ormas/LSM tersebut diantaranya Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Daerah Provinsi Lampung, Lembaga Masyarakat Sejahtera (LMS) dan LBH MATRA.

Apresiasi disampaikan Ketua Markas LMPI Provinsi Lampung, Alisa Hendra didampingi Ketua LMS Slamet Hadinata dan Direktur Ekskutif LBH Matra R.Aulia Taswin, Srikandi LBH Matra Sri Yuliati. Senin, 13 Januari 2020, setelah informasi yang didapat dari warga Way Huwi, Sahroni selaku pelapor, bahwa pihak Polda telah meningkatkan status Lidik menjadi Sidik sebagaimana tertuang dalam surat Polda Lampung tertanggal 10 Januari 2020,Nomor: B.09/RES.1.9/I/2020/Ditreskrimum.

Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditanda tangani oleh Direskrimum Polda Lampung, Kombes Pol. M.Barly Ramadhany selaku penyidik.

Selain itu pihak Polda telah juga berkirim surat kepada Kejaksaan Tinggi Lampung, perihal pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana tertuang di dalam surat Polda Lampung tertanggal 7 Januari 2020,nomor : SPDP/01/I/2020/Ditreskrimum.

“Dalam kasus ini profesionalisme dan independensi Polda Lampung  dipertaruhkan. Dalam arti bisakah Polda Lampung menegakkan supremasi hukum hingga bekerja cepat dan serius menuntaskan kasus ini,”kata Hendra.

Masih kata Hendra, “Kalau Polda Lampung tidak profesional dan tidak independen, maka dikhawatirkan akan berdampak ketidak percayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Kasus tersebut kasus yang sangat menarik perhatian banyak pihak, sebab diduga ada persengkokolan yang melibatkan sejumlah pihak,”ungkapnya.

Hendra melanjutkan, kasus ini sudah “Ngendap” hampir setahun (11 bulan) lamanya, sejak dilaporkan oleh warga. Pengungkapan kasus ini justru akan mengungkap dugaan adanya mafia pembuatan AMDAL bodong antara Pemerintah dan pihak Managemen RS terkait. Bahkan tidak menutup kemungkinan melibatkan banyak pihak dan mungkin orang besar.

Ditempat yang sama, Ketua LMS Slamet Hadinata berharap, bermula dari pengungkapan kasus ini, diharapkan kedepan pihak penegak hukum bisa membongkar dugaan adanya praktek mafia AMDAL Pesanan atau copy paste dan praktek persekongkolan perizinnan di balik berdirinya RS Airan Raya maupun pada institusi lainya.

Sementara itu, Direktur Ekskutif LBH Matra, R.Aulia Taswin mengatakan, kasus ini begitu strategis maka tidak ada alasan bagi Polda Lampung untuk tidak memproses dan mengendapkan kasus tersebut.

“Terlapor adalah notabene seorang kepala desa yang sudah seharus nya memikirkan warganya, bukan sebaliknya. Karena itu, kami berharap Kapolda Lampung tidak takut dan tidak gentar untuk menetapkan tersangkanya. Kami meyakini pelakunya tidak berdiri sendiri,”tegasnya.

Ditambahkan Aulia Taswin, bukti-buktinya sudah cukup kuat. Penyidik mestinya sudah bisa menetapkan tersangkanya bahkan menahan tersangkanya agar penanganan kasus ini bisa berjalan cepat dan lancar juga tuntas.

Alasan sudah cukup bukti kuat menurut dia, karena 31 warga Way Huwi sudah diambil keterangan oleh penyidik dan ke 31 orang tersebut menyatakan tidak pernah hadir dan menanda tangani acara sosialisasi konsultasi publik yang diadakan oleh pihak rumah sakit Airan Raya.

“Sampai disini clear-kan bahwa, warga tidak pernah tau ada acara itu. Nah,pertanyaan nya mengapa tanda tangan mereka ada di dokumen AMDAL,”ujarnya.

Untuk diketahui, kasus ini mencuat bermula dari keluhan warga sekitar lokasi rumah sakit Airan Raya kepada Lembaga Masyarakat Sejahtera (LMS). Kepada LMS warga mengeluhkan rumahnya selalu kebanjiran dan digenangi air apabila hujan lebat.

Air tersebut mengalir dari area dalam rumah rumah sakit Airan Raya melalui drainase milik jalan dan milik warga. Sebelum ada rumah sakit menurut warga dilingkungannya tidak pernah mengalami kebanjiran kalau pun hujan lebat.

Selanjutnya LMS mengajak peran serta LMPI Lampung untuk membantu keluhan warga tersebut. Dari sini sepakat lah kedua organisasi itu membentuk koalisi yang diberi nama Koalisi Masyarakat Pro-Transparansi.

Pergerakan pun dimulai dengan meminta informasi dan klarifikasi kepada Pemda Lampung Selatan melalui lintas sektoral terkait AMDAL dan perijinan lainnya.

Dari Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan, Koalisi ini menerima sejumlah dokumen Amdal rumah sakit diantaranya Berita Acara Sosialisasi Publik, Daftar Hadir yang ditanda tangani warga, foto-foto acara sosialisasi dan surat penunjukan wakil masyarakat Way Huwi untuk mewakili masyarakat di sidang  Komisi Penilai AMDAL Lampung Selatan.

Sejumlah dokumen tersebut kemudian oleh koalisi di perlihatkan kepada sejumlah warga yang nama dan poto nya tercantum pada dokumen tersebut. Dari dokumen yang siperlihatkan kepada warga,diketahui bahwa warga menyatakan tidak pernah hadir acara itu karena memang acara tersebut tidak ada.

Berangkat dari pernyataan warga dan permintaan warga agar kasus itu di proses hukum,maka kemudian warga pun melaporkan oknum kepala desa setempat  kepada Polda Lampung.

Selanjutnya terlapor (Cecep Soiffudin Ali-kepala desa) melalui kuasa hukumnya  melakukan gugatan perdata di PN Kalianda.
Terlapor menggugat Sahroni selaku pihak yang melaporkan Cecep ke Polda Lampung Februari 2019 lalu dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Dalam persidangan di PN Kalianda yang berjalan selama 6 bulan lamanya telah diputus oleh majelis hakim melalui Keputusan PN Kalianda nomor 19/Pdt.G/2019/PN Kla,tertanggal 19 November 2019.

Dalam pokok perkara ini PN Kalianda telah menetapkan putusannya yaitu,menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukun penggugat untuk membayar biaya perkara. Bukti-buktinya sudah cukup kuat dan polisi mestinya sudah ngebut menuntaskan kasus ini.

Diketahui kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Lampung sudah hampir setahun lamanya dan saat ini statusnya baru naik Sidik. (Rilis)

LEAVE A REPLY