Dugaan Pelanggaran Pembiayaan Pilkakon, DPRD Batal Gelar Hearing

0
496

Tanggamus, Lampungsai – Agenda Ketua DPRD dan Ketua Komisi 1 DPRD Tanggamus Hearing / dengar pendapat  yang mengundang Tata Pemerintahan kabupaten Tanggamus dan Idrus Subagio selaku pelapor guna menanggapi laporan atas dugaan pelanggaran Perda nomor 05 tahun 2015, sesuai waktu yang di jadwalkan hari rabu tanggal 1 februari 2017 akhirnya  batal di laksanakan. baca sebelumnya Akhirnya DPRD Kabupaten Tanggamus Respon Surat Aduan Warga

Sulistiyo anggota Komisi 1 DPRD Tanggamus mengatakan, batalnya agenda Hearing rabu tanggal 01 januari 2017 bertempat di ruangan komisi 1 ini disebabkan karena adanya surat dari pihak TAPEM Kabupaten Tanggamus tanggal surat 31 Januari 2017 yang belum bisa hearing/ dengar pendapat, karena TAPEM (sesuai dalam surat dari setdakab yang ditujukan kepada Ketua DPRD Tanggamus) bahwa Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Tanggamus sedang melakukan konsultasi ke Biro Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setdaprov Lampung dan ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

pihak TAPEM a.n. Bupati TANGGAMUS ,Plt Sekretaris Daerah kabupaten meminta agar di jadwalkan ulang. jika berkenan pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 ujar Sulistyo menirukan isi surat.

Idrus Subagio (63) selaku pelapor yang di dampingi oleh LSM MP3 bersama lampungsai.com  menemui Heri Agus Setiawan Ketua selaku DPRD Tanggamus di ruang kerjanya di dampingi ketua komisi 1 Pahlawan Usman  yang menyambut baik kedatangan Idrus dkk.

Idrus Subagio mengaku kecewa atas batalnya agenda hearing hari ini terlebih lagi tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Menanggapi akan di jadwal ulang Hearing, Idrus Subagio mengatakan sebetulnya kita dari masyarakat tidak harus ada hearing apalagi di tunda hearing yang sudah di tentukan waktu nya dan tidak usah bertele tele. menurut saya pihak Tapem dan DPRD Tanggamus ,tinggal menjawab saja apa yang menjadi ketentuan sebagai payung hukum adanya penarikan biaya pilkakon ke para calon. itu sudah cukup bagi saya. dan kalau memang ada peraturannya harus sekian persen bayarnya, ya kasihkan saja. Mudah mudahan laporan saya ini salah, karena saya hanya warga biasa.tapi ,kalau memang laporan saya itu benar, kedepan kita bisa berjalan sesuai aturan perda dan tidak bisa membabibuta menarik biaya pilakakon dari para calon.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan didampingi Ketua Komisi 1 Pahlawan Usman menyatakan segera akan menjadwalkan ulang, namun tetap akan berkoordinasi kepada pihak tata pemerintahan, untuk menentukan waktu hearing, agar permasalahan ini bisa jelas. “kita akan minta waktu ke pihak Tapem secara resmi. jika menanggapi permintaan dari setdakab untuk dijadwalkan ulang hearing pada tgl 6 februari 2017, kita dari komisi 1 belum bisa karena komisi 1 juga ada agenda kunker yaitu dari tgl 5 s.d 8 februari 2017. komisi 1 DPRD Tanggamus saat ini belum bisa berpendapat untuk membenarkan atau menyalahkan adanya pungutan biaya pilkakon yang di tarik dari para calon, karena biaya itu bersumber dari APBN APBD dan APBDesa” ujar Pahlawan Usman.

Arpan Ketua LSM.MP3 Tanggamus didampingi Musanif sekretarisnya , menuturkan bahwa pernah layangkan surat laporan atas nama LSM MP3 ke TAPEM Tanggamus. namun sampai saat ini juga belum mendapatkan respon. seperti apa peraturan yang sebenarnya, apa memang begini tradisinya, kalau ada yang melaporkan permasalahan dibiarkan saja, tidak perlu di tanggapi.apakah ini akan terus kayak ini. bukankah publik mempunyai hak atas keterbukaan informasi ujar Arpan. ( budi / azzam )

LEAVE A REPLY