Tanggamus Langganan Banjir Dan Longsor, Pemkab Dapat Saran Kritik Dari Warga

0
787

Tanggamus, Lampungsai.com – Bencana Banjir dan Longsor, bukan lagi hal baru, khususnya di wilayah Kabupaten Tanggamus. Tentunya sudah sejak lama, lewat program kebijakan Pemerintah itu, dapat menanggulanginya, selain dari pola masyarakatnya menjaga lingkungan dan pelestarian alam.

Kondisi ini terus terulang terjadi kala musim penghujan dan Pemerintah lagi – lagi harus repot, memberikan bantuan, evakuasi dan lainnya. Selain dari itu, pihak Pemerintah terus berulang memberikan himbauan, peringatan waspada.

Banjir dan longsor kembali terjadi di Tanggamus.

Hujan deras sejak pukul 16.00 WIB, Kamis, 09 Januari 2020, di wilayah Kecamatan Semaka, terjadi longsor dan banjir dititik Pekon Padawaras, hingga air menutup badan jalan lintas barat menuju Kabupaten Pesisir Barat.

Pantaua lokasi, hingga pukul 19.00 WIB, air menggenangi jalan tersebut belum surut. Dilokasi itu juga nampak Sekdakab Tanggamus, Hamid H Lubis, Kapolres, AKBP Hesmu Broto, Dandim 0424/TGMS, Letkol Inf.Arman Aris Sallo, BPBD memantau kondisi lokasi banjir dan longsor.

Sekitar pukul 20.45 WIB, hujan mereda dan air mulai surut. Besok pagi (Jumat, 10/01/2020), Pemerintah akan menurunkan alat berat (Eksapator) ke Pekon Way Kerap, Dusun Banding Agung, yang diketahui tanggul Sungai wilayah tersebut jebol, sehingga air menggenangi pemukiman warga.

Dikesempatan itu, Sekda Hsmid H Lubis menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada.

“Upaya Pemerintah saat ini, memfokuskan untuk evakuasi warga, terutama kaum Ibu dan anak, terkhususnya juga bagi warga yang kediamannya berdekatan dengan sungai atau tepi sungai,”ujarnya.

Sementara itu, Kapolres AKBP Hesmu Broto mengungkapkN, putusnya Jalur Lintas Barat ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Lampung Barat, untuk mengalihkan arus lalu lintas ke lintas Kabupaten Lampung Barat menuju Pesisir Barat dan sekitarnya.

Terpisah, salah satu tokoh Pemuda, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, BW Marsudi, memberikan kritik saran untuk pihak Pemerintah setempat.

Dikatakannya, berkacamata kejadian bencana banjir dan longsor, seyogyanya Pemerintah dengan cepat memanuver, terlebih telah mengenal kondisi geografis wilayahnya.

Program pembangunan infrastruktur banyak dipusatkan dengan pembangunan Tanggul sungai, bronjong ditepian Bukit atau gunung yang berdekatan dengan pemukiman warga, tepian jalan yang dianggap rawan longsor dan banjir.

Pembangunan itu, kata Marsudi, dilaksanakan secara bertahap, dengan terpusat di satu titik wilayah Pekon, Kecamatan dan berkelanjutan ke titik rawan bencana lainnya termasuk diwilayah yang berdekatan dengan perairan laut rawan tsunami dan gempa.

“Semua dapat terealisasi dengan cepat secara bertahap, tinggal bagaimana Pemerintah saling berkoordinasi menetapkan satu program prioritas untuk penanggulangan bencana, bukan memperbanyak peralatan berat. Artinya pihak Pemerintah harus prograsif dalam hal ini, setidaknya benar – benar efektif menanggulanginya, tidak parah terjadi bencana,”ujarnya.

Jika memang, lanjut Marsudi, semua yang ada dipersoalkan adalah budget atau anggaran. Maka tiap OPD dapat di bebankan dalam anggarannya untuk membangun sesuai ranahnya, misal Dishub dibebankan membangun tembok/dinding pengunci tepi jalan rawan longsor serta rambu dan marka jalan.

Lalu, Dinas PU dibebankan anggarannya membangun Bronjong, Sanitasi, Irigasi, pemantapan jembatan dan lainnya. Dinas PMD dibebankan pembangunan serupa dengan Dinas PU, untuk wilayah Kecamatan, Pekon.

Dinas perikanan dan kelautan membangun pemecah ombak, dinding anti tsunami, begitu juga dengan lainnya sampai dengan Dinas Kesehatan untuk dapat peneyediaan medis, armada ambulan guna kesiapan penanggulangan penyebaran virus penyakit kala musim penghujan.

“Semua dapat dilaksanakan, tinggal bagaimana Pemerintah setempat menanggapinya dengan positif dan bergerak progresif,”ungkap Marsudi. (NN/Budi WM)

LEAVE A REPLY