Tak Gubris Surat Klarifikasi, MTM Lampung Minta Pihak DPRD Dan Obudsman Audit 44 Proyek Bandar Lampung

0
147

Bandar Lampung, Lampungsai. com – Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM) Provinsi Lampung soroti 44 Paket Proyek Infrastruktur Bandar Lampung TA 2019, terindikasi penyimpangan. 3 OPD (Dinas PU, Dinas Disdikbud dan Dinas Perdagangan) Bandar Lampung, tak gubris surat klarifikasi MTM. Atas hal ini, MTM akan melayangkan surat resmi desakan melakukan audit dan fungsi kontrol kepada pihak BPKP perwakilan Lampung, DPRD dan Inspektorat Bandar Lampung serta Ombudsman.

Adapun surat klarifikasi yang dilayangkan kepada 3 OPD tersebut dan tidak ada gubrisan atau tanggapan respon baik, yakni nomor : DIR.015/MTM-BDL/  IX  /2019 tanggal 17  September 2019 perihal Dugaan Indikasi Penyimpangan Pekerjaan Infrasruktur. Surat No: DIR.016/MTM-BDL/  IX  /2019, tanggal, 24  September 2019 perihal Krarifikasi dan Tindak Lanjut  Dugaan Indikasi Penyimpangan Pekerjaan Infrasruktur.

“Sebenarnya kami (MTM) melakukan kontrol ini menjalankan amanat UU seharusnya sebagai Pimpinan Instansi Pemerintah harus peka dan tanggap setiap laporan masuk. Tapi kami menilai mereka (3 Pimpinan OPD),”ungkap Dewan Direktur MTM Lampung, Ashari Hermansyah. Kamis, 26 September 2019.

Ashari juga mengungkapkan, terdapat beberapa dugaan penyimpangan infrstruktur tersebut yaitu indikasi awal tidak sesuai spesifikasi setiap pekerjaan.

Misal, pemasangan sloop beton pondasi dan pasangan beton cakar ayam menggunakan besi polos yang harusnya memakai besi ulir. Terjadi pengurangan volume susunan pasangan besi sloop beton  pondasi, tidak dilakukan  pembongkaran gedung secara total, melainkan pemasangan Kolom tiang praktis pada sudut tumpuan bangunan dengan cara stek dan menyambung dengan pasangan besi kolom praktis lama.

Kemudian pada pekerjaan pasangan talud/Drainase menggunakan batu belah putih, dan seharusnya menggunakan standar spesifikasi menggunakan batu belah hitam. Pekerjaan pagar keliling dengan pasangan sloof beton memakai besi polos, dan seharusnya memakai besil ulir.

Masih menurut Ashari, ada beberapa poin dan item yang menjadi penilaian pada kegiatan survei MTM diantarnya pekerjaan Persiapan, pekerjaan bangunan, pekerjaan pagar, pekerjaan air limbah (IPAL), pekerjaan gorong-gorong, drainase, dan talud, pekerjaan pavling blok, pekerjaan dan ketepatan penyelesaian pekerjaan, fly over.

“Kami sebenarnya sudah berkali-kali menegur para pekerja dilapangan agar segera diperbaiki, akan tetapi mereka selalu menghiraukan“ungkapnya.

Selain itu juga, MTM mempertanyakan tentang  pengalihan anggaran dari Kota Bandar Lampung ke Kabupaten Lampung Selatan, seperti pembangunan Makopolda tahun 2018, di Jati Agung sebesar Rp 39.822.920.000 dan 2019 dilanjutkan pembangunan dengan nilai Rp.11.889.873.700. Lalu pembangunan Fakultas ITERA dengan nilai pekerjaan Rp. 29.676.743.000,

“Apa dasar aturan pengalihan anggaran?, uang yang dikucurkan merupakan bagian dari pajak Warga Bandar Lampung, kenapa dilarikan ke Wilayah lain,”tandasnya.

Ashari menegaskan, sebagai tambahan informasi MTM Lampung, akan meng-ekspose hasil survei akhir, pada Desember 2019 mendatang. Harapanya, segala permasalahan yang ditemukan dilapangan dapat segera diselesaikan, “Jangan semena-mena menggunakan uang Negara, uang tersebut adalah uang rakyat, maka harus se-efesien mungkin penggunanyanya,”pungkas Ahari.

Untuk diketahui, data informasi pekerjaan di 3 OPD Bandar Lampung yang terus di monitoring dan evaluasi MTM Lampung yakni   Proyek Dinas PU sebanyak 28 Proyek, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 17 proyek Pembangunan RKB dan sarana prasana sekolah, Dinas Perdagangan, proyek rehab Gedung Pasar Cimeng Rp 1,355.559.100.(*)

LEAVE A REPLY