Tak Dapat Kembalikan Dana Simpanan Rp350 Juta, BMT L-Risma Cab Kota Metro Dilaporkan

0
820
Edy R.Harwanto SH.MH mendamping kedua kliennya melaporkan ke Diskrimum Polresta Metro./Red

Kota Metro, Lampungsai.com – Pihak BMT L-Risma Cabang Kota Metro, tak dapat kembalikan dana deposito berjangka milik nasabah Suyudi dan Tumikem, total dana  sebesar Rp350 Juta. Didampingi Kuasa Hukum Edy R.Harwanto dan asisten Merwansyah, melaporkan hal tersebut  ke Polres Kota Metro. Dua nasabah tersebut merupakan warga Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

Usai proses laporan (Pembuatan Berita Acara Perkara) di Diskrimum Mapolres setempat, Rabu 25 Juli 2018,  Edy R.Harwanto menjelaskan, BMT L-Risma Cabang Kota Metro, dilaporkan atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan 2  Jo pasal 16 ayat 1 UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Edy R.Harwanto SH.MH mendamping kedua kliennya melaporkan ke Diskrimum Polresta Metro./Red

Esensi pokok dari dugaan tindak pidana perbankan tersebut, pihak BMT L-Risma (Koperasi Simpan-Pinjam) mengeluarkan  Bilyet Deposito berjangka, layaknya Bank. Laporan juga merupakan tindak lanjut, dua kali somasi yang dilakukan terhadap pihak koperasi BMT L-Risma, tidak mampi mengembalikan uang nasabah sebesar Rp350 Juta.

“Setelah kita somasi dua kali, pihak  Koperasi BMT L-Risma tidak mampu melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan uang nasabah tersebut. Dalam laporan kita juga membawa bukti-bukti yang cukup berupa deposito berjangka yang di keluarkan BMT L-Risma,”ungkapnya.

Menyinggung perihal Somasi yang dimakudkan, Edy R.Harwanto menjelaskan, sebagai kuasa hukum klien Suyudi dan Tumikem, somasi yang dilakukan dua kali, pertama peringatan pertama atas dugaan tindak pidana perbuatan melawan hukum.

Adapun yang dimaksud dugaan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat 1 dan 2  Jo pasal 16 ayat 1 UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 44 ayat (1) UU No 25 tahun 1992 tentang koperasi, Jo pasal 18 ayat (1)  PP No 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Jo pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 UU No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana pencucian uang , Jo UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

“Demikian adalah pertimbangan yuridis terhadadap aturan-aturan khususus yang mengatur mengenai mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat yang terkait izin dari Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanana (LPS) terhadap sistem jasa keuangan di dalam lembaga badan hukum BMT L-Risma Cabang Kota Metro.”jelasnya.

Terkait hal ini, dikatakan Edy, hal yang di maksud tersebut juga, telah diberitahukan kepada pihak BMT L-Risma, dan memberikan batas waktu sampai 7 x 24 jam, terhitung sejak somasi pertama diterima, untuk segera memproses secara administrasi mengembalikan dana simpanan pokok sebagaimana permintaan klien, untuk menarik seluruh dana simpanan  pokok untuk deposito berjangka dengan total sebesar Rp350 Juta milik  klien Suyudi sebesar Rp230 Juta dan Klien Tumikem sebesar Rp120 Juta.

Sejak somasi pertama tersebut dan somasi selanjutnya, pihak Koperasi tidak bisa melaksanakan apa yang di harapkan dan pihak koperasi memberikan jawaban atas somasi terkait tidak jelas, maka di tempuh jalur hukum, agar kasus ini menjadi terang.

“Saya sebagai Kuasa hukum ingin mengupas tuntas, sejauh mana proses perizinan terkait dikeluarkan deposito berjangka tersebut, apakah sudah punya izin operasional dari Bank Indonesia BI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK,”pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY