Soal Proyek Rp1,2 M Diduga Bermasalah Komentar Hasmal Yadi Fraksi PDI-P Kesan Sepele

0
993
Tanggamus, Lampungsai.com – Terkait proyek pembangunan Rigit beton jalan Tambrik, Dusun Pematang Teba, Pekon Penyandingan, Kecamatan Klumbayan, Kabupaten Tanggamus, pelaksana CV. Bumi Pratama, asal Bandar Lampung, senilai Rp.1.246.727.000 TA 2021, Nomor kontrak 600/001/BM-06/24/2021,waktu pelaksana 150 hari kalender, dilaksanakan asal jadi. Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Komisi III Fraksi PDI-Perjuangan, Hasmal Yadi berkomentar tak layaknya seorang Dewan dengan fungsi pengawasan.
Hasmal Yadi, anggota komisi III fraksi PDI-P
“Soal proyek itu, agar koordinasi dengan Dinas PUPR. Tinggal perbaiki saja mana yang tidak sesuai. Kami juga akan berkoordinasi dengan PU,”demikian kata Hasmal Yadi, saat di hubungi melalui pesan WhatsAp-nya. Rabu, 06 Oktober 2021.
Disisi lain, atas komentar anggota Komisi III Hasmal Yadi tersebut, dinilai tak sepatutnya seorang anggota dewan wakil aspirasi rakyat, yang jelas salah satu fungsinya pengawasan setiap program kebijakan pihak Eksekutif.
Dikatakan Ketua LSM MP3 Kabupaten Tanggamus, Arpan, harusnya selaku anggota dewan memberikan penjelasan tegas atas informasi proyek yang diduga bermasalah itu. Setidaknya, pihak Dewan dapat menanggapi informasi dengan cepat, dan akan melakukan langkah pasti turun kelokasi guna kroscek kebenaran informasi yang ada.
“Bukan malah enteng komentar, tinggal benahi saja mana yang rusak dengan pihak Dinas PU-nya. Justru sebaliknya, mana fungsi pengawasan dewan, mana pro-rakyatnya, yang diketahui Hasmal Yadi Kader PDI-P yang kini duduk di Dewan, artinya paham akan aspirasi masyarakat, namun nyatanya memberikan kesan sepele atas informasi dari masyarakat atas dampak bangunan infrstruktur yang kurang baik,”tegasnya.
Irwandi Suralaga, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanggamus
Di waktu terpisah, Wakil Ketua II DPRD Tanggamus, Irwandi Suralaga fraksi PKB menegaskan, terkait informasi adanya proyek rigid beton itu, saat ini masih dalam proses pengkerjaan, maka pihak Dinas PUPR harus turun dan kroscek ulang pekerjaan. Pihak Dinas PUPR harus bertanggung jawab secaa hukum kepada negara, secara moral dan nurani, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena pembiayaan pekerjaan sumbernya dari ang rakyat.
“Atas hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan segenap jajaran komisi, sebelum mengambil langkah turun ke lapangan guna kroscek langsung. Tentunya sangat berterimakasih atas informasi dari rekan-rekan LSM dan Media. Kerjasama informasi ini, merupakan kebaikan untuk kemajuan Kabupaten Tanggamus,”ungkap Irwandi.
Diberitakan sebelumnya, Informasi dan data lapangan atas dugaan proyek asal asalan tersebut, disoroti sejumlah praktisi LSM Kabupaten setempat dan akan berkoordinasi serta melakukan desakan gelar ulang dari nol kegiatan tersebut. Pelaksanaan peningkatan jalan rigit beton dengan rekanan CV.Bumi Permata serta pembangunan bronjong dilaksanakan asal jadi.
Selain aparatur Pekon, Warga sekitar pembangunan juga menyayangkan adanya kegiatan proyek tersebut. Sehingga menyampaikan informasi kepada tim media ini serta melaporkan ke sejumlah LSM untuk dapat ditindaklanjuti informasi yang ada.
Adaun kegiatan proyek rigit tersebut, adukan 17 sampai 20 : 1 dan menggunakan batu krikil untuk campuran bahan cor. Selain itu, tulangan atau rangka dasar rigit tidak ada besi. Bagian atas, dipasang besi potongan, diduga juga menggunakan besi bukan standar cor mixer rigid. Demikian juga dengan pembangunan bronjong asala pasang, menggunakan batu ukuran kecil dan bercampur tanah.
Kepada media ini, Sabtu, 03 Oktober 2021 kemarin, tiga orang perwakilan warga sekitar pembangunan rigid beton dan bronjong, tersebut yakni warga Dusun Salong, Pekon Penyandingan dan Warga Dusun Lebung Sari, Pekon Unggak, Kecamatan Klumbayan, menyampaikan informasinya serta menyampaikan dokumen foto dan video, sejak awal titik nol pelaksanaan proyek kepada pihak LSM GMBI dan LSM MP3, untuk di tindaklanjuti lebih jauh. (Asosiasi Jurnalis Online Lampung)

LEAVE A REPLY