Soal Dugaan Pungli PTSL, LSM Lipan Tanggamus Desak Penegakan Hukum

0
83
Ketua DPD LSM LIPAN Kabupaten Tanggamus, Musanif./Rilis Tim AJOI

Tanggamus,Lampungsai.com – Merasa surat laporan tanggal 9 Januari 2019  tidak sampai  di Kejari Tanggamus,hari ini LSM LIPAN DPD Tanggamus kembali layangkan surat laporan pengaduan dugaan Pungli PTSL 2018 di Pekon Ketapang Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.Rabu, 06 Februari 2019.

“Pada tanggal 9 Januari 2019 kami dari LSM LIPAN Tanggamus kirim surat laporan pengaduan yang ditujukan ke kejari Tanggamus tentang dugaan pungli PTSL di Pekon Ketapang ,dengan nomor surat 017/DPD-Lipan/TGM/1/2019,kami ada arsip dan tandaterima surat.Namun,informasi dari pihk Kejari, bahwa tidak ada surat masuk tanggal 9 Januari 2019,makanya hari ini surat laporan pengaduan nomor 024 / DPD – LIPAN / TGM/ II / 2019 kita layangkan,”kata Musanif.

Dalam surat kali ini,sebagai lembaga control social,LSM LIPAN Tanggamus akan mengawal terus permasalahan dugaan pungli PTSL 2018 sampai ada oknum yang terlibat didalamnya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.sementara indikasi dugaan pungli yang kami temukan berdasarkan Keputusan Bersama SKB 3 Menteri dan Perbup nomor 31 tahu 2017 serta Permendagri nomor 111 tahun 2014.

Menurutnya, jika mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 BAB II tentang Tata Cara  Pelaksanaan Peran  Serta Masyarakat ,Pasal 2 angka 1 dan 2 huruf  (a) s/d  (e).

“Kami dari LSM LIPAN DPD Tanggamus ,menemukan Indikasi Dugaan Pungli dalam program Pendaftaraan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Pokmas dan Aparat Pekon Ketapang Kecamatan Limau Kab.Tanggamus, terhadap  Masyarakatnya,”ujarnya.

“Adapun Peraturan Pekon Ketapang di buat harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI)Nomor 111 Tahun 2014.Bab II  Tentang JENIS dan MATERI MUATAN  PERATURAN DESA / PEKON, Pasal 3 dijelaskan. Peraturan Di Pekon / Desa dilarang bertentangan dengan Kepentingan Umum atau Peraturan Perundang undangan yang lebih Tinggi. SKB 3 Menteri menjelaskan bahwa Diktum ke 7 kategori 4. BIAYA 1 Berkas Pemohon  di Provinsi Lampung /Kab.Tanggamus Rp.200.000,”jelasnya.

Masih kata Musanif, Jika melihat diperaturan Pemekonan Pekon Ketapang Kec.Limau Nomor 5 Tahun 2017 tertanggal, 11 September 2017 tentang Pembiayaan Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah melalui program Pendaftaraan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018, di peraturan pekon Ketapang menyebutkan, biaya beli materai untuk 1 berkas pemohon sebanyak 12 lembar,sementara menurut BPN Tanggamus ,untuk materai satu berkas pemohon hanya membutuhkan 5 lembar. Dalam hal ini ada kelebihan 7 lembar materai per berkas pemohon.dengan jumlah total 925 berkas pemohon.

“Untuk kelebihan 7 lembar materai bila dikalikan 925 berkas pemohon terus dikalikan harga materai Rp8000, terhitung 6475 lembar Materai X Rp8000 = Rp.51.800.000, dari ini apakah bukan pungli,? Sementara di peraturan Pekon Ketapang membuat keputusan tertulis, bahwa biaya setiap pemohon PTSL Tanah Perkebunan  atau Kebun Rp700.000 per berkas. Biaya untuk tanah pekarangan setiap berkas pemohon  Rp500.000 per berkas.namun kenyataan masih ada yang dipungut Rp 1 Juta per berkas,”jelas Musanif

Masih kata Musanif, “Jika semua laporan dugaan pungli  yang kami buat tidak bisa menjerat oknum pelaku pungli, seperti apa hukum di Bumi Begawi Jejama ini. Pungli seperti apa yang bisa dijerat hukum,? Sementara dalam peraturan dan undang undang jelas diatur, seperti adanya Tim saber pungli disitu ada 50 item jenis jenis pungli,”pungkasnya.

Musanif juga menegaskan, “Kami LSM LIPAN DPD Tanggamus butuh kepastian hukum,semoga bisa tegak supremasi hukum di kabupaten tanggamus yang kita cintai ini,bukan hanya sememonial saja,”tandasnya. (Rilis tim AJOI)

LEAVE A REPLY