Soal DAK Tahap I Rp26 M Mengendap Di Kasda, Pihak Pemkab Saling Lempar Komentar

0
198
Ilustrasi/Red Lampungsai.com

Lampung Utara, Lampungsai.com – Belum tersalurkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) proyek fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Utata sebesar Rp26 Miliar diduga mengendap di kas daerah (Kasda) pada Badan Penggelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).

Dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Utara, Syahbudin, bahwa DAK fisik tahap I (uang muka pekerjaan tahun 2018) sudah dicairkan. Namun, soal tidak disalurkannya dana tersebut, dirinya melemparkan persoalan tersebut ke BPKA setempat.

“Ya sudah dicairkan, itu urusan keuangan (BPKA) yang lebih pas menjawab. Namun, secara umum kalau itu tidak dicairkan, takut nanti kalau kedepannya masalah ini nggak, nggak cair lagi gitu,”kata Syahbudin  ketika dikonfirmasi usai menghadiri acara Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Islamic Centre Kotabumi, Senin 01 Oktober 2018 (lalu).

Menyinggung soal tidak dicairkannya uang muka proyek, dan akan dibawa ke ranah hukum oleh sejumlah kontraktor, Syahbudin mempersilahkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Utara, Ir Syahbudin, ST, MT, ketika dikonfirmasi awak media./Budi Irawan

“Silahkan, justru lebih bagus, karena status hukum harus diuji. Kalau memang nanti pengujian hukumnya, mengharuskan, ya saya tanda tangan (pencairan untuk disalurkan),”kata Syahbudin.

Menurutnya, alasan belum dibayarkannya uang muka bukanlah akal-akalan atau mengada-ada.  “Karena pejabatnya nggak sah mengadakan lelang. Saya sudah pernah dipanggil jaksa, kalau saya tanda tangan bisa jadi tersangka,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKA Lampung Utara mengakui bahwa benar uang muka proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 di Kabupaten Lampung Utara masih mangkrak di Kas Daerah (Kasda).

“Memang betul uang muka proyek DAK 2018, sebesar 25 persen sudah ada di Kasda,” ujar Kepala BPKAD Lampura Desyadi, melalui saluran telepon selulernya, Selasa 02 Oktober 2018.

Desyadi yang mengaku sedang Dinas Luar(DL) ini menambahkan, untuk mengeluarkan uang muka proyek DAK tersebut, tentu memiliki sistem dan prosedur(sisdur) pengelolaan kuangan daerah-nya.

“Untuk mengeluarkan uang ini, harus ada permintaan dari SKPD terkait (Dinas PUPR). Dalam hal ini pak Syahbudin selaku kepala dinas,” kata dia.

Namun demikian, lanjut Desyadi, sampai dengan saat ini Dinas PUPR Lampura belum pernah mengajukan permohonan, dalam rangka penyaluran uang muka proyek yang bersumber dari DAK 2018 ini.

“Ada juga surat yang ditembuskan ke kita bahwa, dia(Syahbudin, Red) sedang mengajukan pertimbangan hukum,” terangnya.

Desyadi menegaskan, pihaknya siap kapan saja menyalurkan uang muka proyek DAK 2018 tersebut, karena dananya ada di Kasda, sepanjang prosedurnya jelas. “Ada permohonan pencairan dari dinas ya kita salurkan,” kata dia.

Ditanya kapan penyaluran uang muka proyek DAK 2018 itu dari KPPN Kotabumi ke Kas Daerah, Desyadi menerangkan, sekitar bulan Agustus, berbarengan dengan uang muka proyek DAK 2018 di Dinas Perdagangan.

 

Di lain pihak, anggota DPRD Lampung Utara menggungkapkan bahwa hasil rapat bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait uang muka proyek tahun 2018 sudah dapat diproses dan dicairkan.

Pernyataan itu disampaikan Dedi Andrianto, salah seorang anggota DPRD Lampung Utara, ketika ditemui di gedung DPRD setempat. Selasa 02 Oktober 2018.

“Sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk persoalan itu (uang muka proyek tahun 2018), karena hasil rapat bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sudah jelas memutuskan supaya memproses pencairan uang muka kerja, PHO, dan FHO kepada penyedia mempedomani ketentuan yang berlaku,”katanya.

Penjelasan hasil rapat bersama itu, lanjutnya, bukan hanya tertuang dalam ungkapan lisan pada saat rapat tapi juga disampaikan melalui notulen rapat Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Rapat bersama itu, jelas Dedi Andrianto, selain diikuti oleh anggota Dewan, rapat bersama itu juga diikuti langsung oleh Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbudin, Kabid Anggaran BPKA Gunawan, Inspektur Kabupaten Lampung Utara Man Kodri, dan Inspektur IV Itjen Kemendagri Bachtiar Sinaga, bersama Ditjen Bina Marga Keuangan Daerah Wasja, dan Inspektur pembantu Wilayah III Provinsi Lampung Fahrurrazi.

“Yang memutuskan bahwa terkait uang muka proyek DAK tahap I tahun 2018 itu sudah harus diproses oleh pihak terkait khususnya Dinas PUPR Lampung Utara,” ujarnya.

Dikatakannya, alasan awal Kepala Dinas PUPR Lampung Utara belum mau mengajukan pencairan karena dirinya belum memiliki SKPA. Tapi kenyataannya kenapa kontrak kerja milik para rekanan itu digunakan atau dipakai Pemkab Lampung Utara sebagai syarat dokumen untuk pencairan DAK tahun anggaran 2018 dari KPPN Kotabumi ke Kasda Kabupaten Lampung Utara. (Budi Irawan)

 

LEAVE A REPLY