Sidang Perkara Sengketa Pilgub 2018 Terus Berlangsung Digelar Pihak Gakkumdu Lampung

0
101
Arsip:Sidang penanganan perkara pelanggaran pilkada 2018, dipimpin Ketua Bawaslu Lampung di sentra Gakkumdu setempat./Tim

Bandar Lampung, Lampungsai.com – Perkara sengketa pelanggaran administrasi Pilgub Lampung, dalam proses sidang di gelar di Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Lampung, terus berlanjut.

Senin 09 Juli 2018, digelar sidang dalam agenda mendengarkan saksi-saksi. Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, nyatakan pelapor Paslongub No 1 dan Paslongub 2, melalui kuasa hukum masing-masing, telah melengkapi daftar  saksi dan bukti dalam sidang.

“Kuasa hukum pelapor 1 (Ridho-Bachtiar) dan pelapor 2 (Herman HN-Sutono) sudah melengkapi daftar saksi dan bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan lanjutan. Majelis sudah menerima daftar saksi dan bukti dari masing-masing kuasa hukum,”kata Fatikhatul yang juga Ketua Majelis persidangan tersebut.

Diketahui sidang sempat di tunda, http://fajarsumatera.co.id/sidang-politik-uang-di-sentra-gakkumdu-ditunda/

Dijelaskan Fatikhatul, pihak majelis akan mendengarkan keterangan saksi pelapor 1, sebanyak enam orang. Dari pelapor 2 akan menghadirkan 13 saksi, diantaranya 9 orang dari Lampung Timur, 3 orang berasal dari Pesawaran.

Sementara itu, Leinstan Nainggolan, Kuasa Hukum Pelapor 2, menyampaikan, selain saksi, pihaknya juga sudah menyerahkan barang bukti tambahan berupa uang tunai sebesar Rp550 Ribu yang diduga digunakan dalam proses pemenangan pasangan Arinal-Nunik dalam Pilgub Lampung 2018.

“Kami yakin bisa memenangi perkara ini, barang bukti dan saksi kami kuat. Diantara saksi yang dihadirkan ada yang menerima pemberian uang dari timses Paslon nomor 3,”ungkapnya.

Disisi lain, dilansir rmol.co, Mahkamah Konstitusi (MK) mempersiapkan diri untuk menangani sengketa Pilkada seterentak 2018. Persiapan tersebut mengantisipasi berbagai gugatan pilkada masuk ke MK.

Baca http://nusantara.rmol.co/read/2018/06/08/343292/MK-Siap-Tangani-Sengketa-Pilkada-

“Tentu siap, Kami sudah menetapkan instrumen aturan berupa Peraturan MK (PMK) dan PKMK untuk dijadikan pedoman dalam sengketa pilkada,”kata juru bicara MK, Fajar Laksono.

Diketahui, usai pilkada serentak, MK dibanjiri gugatan sengketa terkait pihak tak puas atas hasil pilkada, mulai dari gugatan kecurangan peserta hingga ketidak netralan penyelenggara Pilkada. (Tim/Fjs/Rmol/Red)

LEAVE A REPLY