Selain Pungli, GMBI Lampung Timur Laporkan Dugaan Penggelapan Pajak PPH Pihak SMK Budi Utomo I

0
532

Lampung Timur, Lampungsai.com – Satu kesatuan atas dugaan Pungli di Yayasan Pendidikan SMK Budi Utomo I Way Jepara, Lampung Timur, menyangkut langsung Kepala Sekolah Catur Asmawati. LSM GMBI Distrik Lampung Timur, juga melaporkan dugaan penggelapan pajak PPH oleh Pimpinan Yayasan Pendidikan Budi Utomo, ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Metro, beberapa waktu lalu. Atas laporan tersebut, pihak KPP Pratama akan memproses laporan atas dugaan melanggar ketentuan pajak tersebut. Minggu, 23 Februari 2020.

Ketua LSM GMBI distrik Lampung Timur, Burhanudin menyampaikan, sesuai UU dan Peraturan Pajak, Yayasan tersebut termasuk wajib pajak berupa pajak penghasilan yang terdiri dari, uang pendaftaran, pembangunan, SPP, Dan Lain-lain.

“Hasil temuan tim bahwa, Yayasan Budi Utomo diduga melanggar ketentuan UU dan Peraturan wajib pajak dengan melakukan penyimpangan setoran wajib pajak,”katanya.

Dikesempatan sama, Seksi Ekstensifikasi dan PO Humas, Riky Ernando mewakili Kepala KPP Pratama menjelaskan, pihaknya memang tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan. Di sisi lain, dapat melakukan penelusuran melalui bidang perpajakan.

Selain itu menghimbau kepada pimpinan yayasan. Kewenangannya akan diserahkan ke Petugas Account Representative (AR) untuk menerbitkan Surat permintaan penjelasan data dan keterangan (SP2DK), yang akan diklarifikasi oleh Yayasan bersangkutan tentang penghasilan yang masuk dalam kategori wajib pajak.

“Sesuai asumsi LSM GMBI terkait laporan tersebut, kami akan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran terhadap temuan penyimpangan setoran pajak oleh Yayasan tersebut,”ujar Riky Ernando. Selasa, 18 Februari 2020 (lalu).

Jika himbauan petugas pajakĀ  tidak ditanggapi oleh pihak Yayasan, maka Perpajakan akan melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan berdasarkan data valid, berupa laporan, keterangan pihak yang dipungut dan rekening Yayasan (ditemukan Potensi wajib Pajak).

“Maka pemeriksa akan melayangkan Surat Keterangan Pajak (SKP) kepada Yayasan terkait,”ujarnya. (*)

LEAVE A REPLY