Sekda Tanggamus, Hamid H Lubis Diperiksa Kejati Lampung Atas Dugaan Penyimpangan Dana Proyek TA 2016

0
1305
Sekdakab Tanggamus, Hamid H Lubis./foto istimewa

Lampung, Lampungsai.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis, di periksa Kejaksaan Tinggi Lampung, terkait dugaan penyimpangan proyek saat menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus 2016 lalu. Pemeriksaan di Ruang Bidang Pengawasan Kejati Lampung, dari pukul 08.00 hingga 15.30 WIB, Kamis 16 Januari 2020, lalu.

Dilansir sinarlampung.com, Informasi di Kejati Lampung membenarkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sekda Tanggamus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK (Kabid) PPTK (Kasi) Dinas Perhubungan Tanggamus.

“Sekda Tanggamus diperiksa oleh Jaksa Askari, Tri Kusuma Dewi, dan Dwi. Pemeriksaan terkait kasus dugaan penyimpangan Proyek Pengadaan Prasarana Lampu Jalan dan Proyek Feasibility Study (FS) Jalur Kereta Api Pringsewu-Gisting, yang dikelola Dinas Perhubungan Tanggamus. Saat itu, Sekda Tanggamus menjabat Kepala Dishub,” kata sumber internal kejati Lampung.

Sekdakab Tanggamus, Hamid H Lubis./foto istimewa

Masih kata sumber, dugaan penyimpangan proyek tersebut atas laporan dan desakan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM). Yaitu LSM GAMAPELA dan LSM Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Tanggamus (IMAMTA).

“Dua LSM itu mendesak kejati membuka “tabir” dugaan penyimpangan proyek di Dishub Tanggamus tahun anggaran (TA) 2016 lalu. “Atas laporan LSM tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus sempat melakukan pemeriksaan dan hanya sebatas pengumpulan barang bukti dan keterangan (pulbaket). Sekarang ditangani kejati,”ujarnya.

Sumber menambahkan, pemeriksaan Sekda Tanggamus atas dugaan penyimpangan proyek ini, juga berdasarkan surat perintah dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bidang Pengawasan. Sehingga ditindaklanjuti oleh para jaksa Bidang Pengawasan Kejati Lampung. Dan akan dijadwalkan pemeriksaan terhadap rekanan dan konsultan pengawas pada kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2016.

Sementara itu, Minggu (19/1/2020) pagi, Sekda Hamid H. Lubis membalas pesan WhatsApp yang dikirim wartawan. Jawaban konfirmasi itu kemudian beredar di kalangan wartawan. Karena Sekda Tanggamus selama ini sangat sulit di konfirmasi wartawan.

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus./foto istimewa

“Mohon maaf sebelumnya kalau saya baru merespon, intinya sebagai warga negara yang baik saya taat dan menyerahkan semuanya dengan proses yang ada. Mohon rekan – rekan untuk sama sama menjaga suasana yang kondusif agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik, itu saja dari saya,” jawab Hamid

Kasus itu sempat di Laporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus. Bahkan Kamis 10 Oktober 2019 lalu, massa berunjukrasa di Kantor Kejari untuk mendesak proses hukum laporan mereka.

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (DPD LSM Pematang) dan LSM Solid itu mempertanyakan penanganan beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah dilaporkan ke Kejari Tanggamus.

Kasus-kasus tersebut adalah, kasus dugaan korupsi Proyek Pengadaan Prasarana Lampu Jalan dan FS Jalur Kereta Api Pringsewu-Gisting di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus, semasa Hamid Heriansyah Lubis (saat ini Sekdakab Tanggamus) menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis).

Kemudian, kasus dugaan penyimpangan kegiatan di institusi vertikal dana APBN di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung, dan kasus dugaan pemotongan dana operasional Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Tanggamus.

“Adanya dugaan  pembangunan sisi darat fasilitas pelabuhan Kota Agung  yang dikerjakan CV. Bahtera Jaya senilai Rp970.200.000, dikerjakan tidak sesuai dengan bestek, dan tidak berkualitas serta dibangun asal-asalan, hal itu terlihat bangunan retak dan berapa keramik dinding lepas,”kata Suadi Romli.

Padahal, kata dia, pelaksanaan pembangunan ini diawasi melalui kegiatan supervisi oleh PT. Buana Rekayasa Adhigana senilai Rp67.800.000.

“Kami juga mempertanyakan kejelasan status hukum dugaan pemotongan dana operasional PPS dan KPPS Kabupaten Tanggamus, yang mana hingga saat ini tidak jelas di Kejaksaan Negeri Tanggamus,”ujar Suadi.

Saat itu, pengunjukrasa ditemui Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaru Tanggamus, Ali Habib yang sejak kedatangan massa hanya mengamati di depan gerbang kantor Kejari Tanggamus. Di hadapan pengunjuk rasa, Ali Habib mengatakan saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus dan pejabat Kejari sedang berada di Kejati Lampung.

Kepada pengunjukrasa, Ali Habib yang wanti-wanti enggan disebut sebagai perwakilan karena posisinya hanya Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, bukan pejabat informasi publik, menjawab satu per satu poin pertanyaan pengunjukrasa.

Terkait kasus yang melibatkan Sekda, Hamid Heriansyah Lubis, Ali Habib menegaskan, kasusnya masih berjalan dan ditangani bidang intelijen.

“Tadi saya tanya kepada staf intelijen terkait untuk permasalahan Sekda, permasalahan Sekda, masih berjalan, posisi dibidang intelijen,” katanya.

Sementara terkait penanganan dugaan pemotongan dana PPS dan KPPS. Menurut Ali Habib, saat ini penangananya sudah diserahkan dari bidang intelijen ke Pidsus (pidana khusus).

“Insya Allah dalam waktu dekat ini bidang Pidsus bergerak. Jadi soal pemotongan dana anggota KPPS oleh oknum PPK 19 kecamatan, sudah kita pegang semua datanya. Soal pelabuhan Kotaagung, kami belum mengetahui informasinya,” tambah Ali Habib. (*)

LEAVE A REPLY