Sebulan Terlewati, Belum Ada Kejelasan Tindak Lanjut Tuntutan GMBI Terhadap Rezim Pairin-Djohan

0
91
Ilustrasi, Sumpah Mubahalah./Red Lampungsai.com

Metro, Lampungsai.com – Jumat 04 Mei 2018, sebulan lebih satu hari, aksi 777 LSM GMBI Distrik Kota Metro “Rezim Pairin – Djohan” sarat akan KKN, pada Selasa 03 April 2018 lalu – Kamis 03 Mei 2018.

Rentang waktu Janji Walikota Metro A.Pairin dan Wakil Walikota Djohan, akan penuhi atas tuntutan LSM GMBI setempat, secara tertulis serta melakukan sumpah mubahalah (Sumpah Kutukan), belum diketahui pasti terlaksana atau tidak.

Sementara, pihak LSM GMBI setempat yang diketuai Slamet Riyadi juga belum dapat diketahui pasti, akan dilakukannya aksi kembali atau sebaliknya (Diam). Terkait hal ini, belum ada pihak Pemerintahan setempat yang dapat di konfirmasikan.

Dalam aksi demo Rezim Pairin-Djohan, Slamet Riyadi mengungkapkan, akan tetap melakukan aksi demo besar-besaran, jika dalam waktu 2 minggu paling cepat dan paling lama 1 bulan, sesuai waktu yang diminta Rezim Pairin – Djohan, penuhi 17 tuntutan yang disampaikan.

Terkait hal ini, berbagai kalangan mulai angkat bicara, mendukung atas tuntutan yang di sampaikan LSM GMBI terkait. Terlebih, menuntut Pairin-Djohan melakukan sumpah kutukan.

Dukungan itu muncul dari Sekretaris MUI Kota Metro, Nasriyanto Effendi, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Metro, M.Ridho Syahputra, Ketua KNPI Kota Metro Affandi Atmanegara.

Sebelumnya juga, pihak Polresta Metro akan melakukan penyelidikan terkait dugaan KKN atas pelaksanaan  Proyek Dinas PUTR setempat. Begitu juga dari pihak DPRD setempat melalui Pansus LKPj yang menyoroti adanya dugaan KKN tersebut, namun hingga kini belum diketahui sampai dimana proses yang dilakukan masing-masing lembaga terkait.

Perlu di ketahui, 17 tuntutan yang disampaikan LSM GMBI Distrik Kota Metro, diantaranya, mendesak pihak penegak hukum Kejaksaan Negeri dan Polresta Metro mengusut adanya dugaan pelanggaran atas penghapusan aset pembangunan pasar di terminal Kota Metro, mengusut adanya dugaan KKN atas penempatan jabatan struktural ASN terindikasi adanya jual beli jabatan dan tak sesuai golongan pangkat.

Mendesak penegak hukum mengusut tuntas adanya pelanggaran atas kegiatan proyek dibeberapa Dinas terkait, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Mendesak DPRD segera membentuk Pansus serta menindak lanjuti LHP BPK terkait ke ranah hukum sebagaimana fungsi dari DPRD. Terlebih dalam hal ini, beredar informasi, pihak tim Tipikor Polresta setempat, telah menerima laporan dugaan KKN kegiatan proyek TA 2017, yang kini belum diketahui prosesnya sampai dimana.

Muncul juga tanggapan dari Lembaga Transformasi Hukum Indonesia (THI) Lampung, yang diungkapkan langsung oleh Ketua THI Williyus Prayietno.

Dilansir BE1 Lampung news, Wiliyus Prayietno, berharap aparat penegak hukum Kejati dan Polda Lampung dapat responsif melakukan penyelidikan informasi terkait. Terutama soal adanya isu bahwa berbagai proyek diduga dikoordinir putra Walikota Metro Pairin, yang bernama ARDITO.

“Jika memang jajaran Polres Kota Metro atau Kejari setempat ada rasa sungkan melakukan langkah hukum, ada baiknya jajaran Polda dan Kejati Lampung, mengambil alih dan mengusut permasalahan ini,”ujarnya.

Masih menurut Williyus, hal ini juga penting dalam rangka penegakan hukum di Lampung, sehingga masyarakag percaya kinerja jajarat penegak hukum yang ada. Jangan sampai nanti malah aksi ini meluas hingga Kejaksaan Agung, Mabes Polri atau KPK.

“Jika ini yang terjadi, nanti timbul kesan, aparat penegak hukum  di Lampung kurang respon dan tidak mampu mengungkap persoalan ini,”ungkapnya.

Disisi lain juga di utarakan tegas oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Provinsi Lampung, M. Alzier Dianis Thabranie.

Ini soal adanya demo LSM GMBI Distrik Kota Metro, yakni terkait dugaan praktek KKN di pengerjaan berbagai proyek di Pemkot Metro, ada isu dugaan dikoordinir putra Walikota itu sendiri yakni ARDITO tentu khalayak publik sudah tahu nama bersangkutan, siapa.

“Semua warga Kota Metro sudah mengetahui semua proyek Kota Metro dikuasai oleh Pairin-Djohan, dan bukan sebuah rahasia lagi, jika salah satu putranya dagang proyek. Saya dukung jika penegak hukum terkait, mengusut tuntas hal terkait,”pungkasnya.

Perlu diketahui dalam hal ini sangat patut, muncul persepsi negatif, sejak awal terlantik, dalam posisinya telah menempatkan orang-orang serta kerabat dekatnya menduduki jabatan yang strategis di tatanan birokrasi yang di pimpin A.Pairin-Djohan.

Kebijakan Walikota Metro A.Pairin menempatkan Lusia Parjiem sebagai Sekretaris DPRD Kota Metro, belum genap 4 bulan bertugas, A.Pairin beserta tim Bapperjakat, melakukan roling mutasi jabatan besar-besaran dan didalamnya menempatkan Lusia Parjiem duduk sebagai Kepala Dinas Pertanian.

Selang beberapa waktu, Kebijakan Muncul lagi menempatkan orang-orang luar menduduki posisi jabatan di Kota Metro, termasuk sang menantu Welly Adiwantra sebagai Kabag Tata Pemerintahan, belum lama berkarya, Sang menantu di lantik sebagai Kepala BKPSDM.

Kecermelangan sang menantu pun, menduduki organisasi Karang Taruna Kota Metro sebagai Ketua. Di posisi Kepala BKPSDM Welly mengambil langkah cepat bersama tim Bapperjakat melaksanakan roling jabatan lebih kurang berjumlah 263 ASN.

Dikatahui pula, berdasarkan data informasi yang di himpun tim lampungsai.com, setiap kegiatan proyek yang ada hampir menyeluruh di koordinir orang-orang A.Pairin dan Djohan, baik di Dinas Pendidikan, Disparpora, dinas Kesehatan, RSUD A.Yani, Dinas PUTR, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian serta beberapa Dinas terkait. Belum lagi persoalan dugaan pelanggaran aturan terkait penghapusan aset terminal Kota yang melibatkan Dua perusahaan joint partner, mengait juga persoalan proyek MCC sudah masuk dalam LKPj TA 2017.

Muncul pula atas penempatan jabatan, diduga ARDITO ikut campur tangan dalam mengkoordinir penempatan setiap jabatan yang kebetulan Kepala BKPSDM tak lain sang ipar atau menantu Walikota A.Pairin.

Terkondisikan strategi memberdayakan kekuasaan, sang anak pun (ARDITO) diduga mengkoordinir seluruh kegiatan paket proyek yang ada bersama timnya, termasuk didalamnya ada dugaan kuat campur tangan Sekretaris Disparpora Kota Metro.

Disisi lain, Sekretaris Dispora tersebut juga di berikan kepercayaan mengelola lahan yang akan dijadikan obyek wisata di kawasan Kecamatan Metro Selatan, yang diduga pula bermasalah dari segi pembebasan lahan dan beberapa hal didalamnya dan pengadaan beberapa fasilitas didalamnya. (Red)

 

 

LEAVE A REPLY