Rencana IKN Baru Tempati Sebagian Wilayah Kalimantan Timur

0
111
Deputi Pengembangan Regional Kemen-PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata, Stafsus Men-PPN/Bappenas Imron Bulkin, dan Hayu Parasati, saat pertemuan bersama Tim Relawan DKI Lampung, di kantor Bappenas, Jakarta, Senin (23/9/2019). | Ist

Jakarta, Lampungsai.com – Pemerintah Indonesia secara terukur dan akuntabel, akan menggunakan cara-cara yang luar biasa dalam alur proses pelaksanaan program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara (PPU-Kukar), Kalimantan Timur.

Deputi Pengembangan Regional Kemen-PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata, Stafsus Men-PPN/Bappenas Imron Bulkin, dan Hayu Parasati, saat pertemuan bersama Tim Relawan DKI Lampung, di kantor Bappenas, Jakarta, Senin (23/9/2019). | Ist

Tim regulasi pemerintah telah menyiapkan RUU (Rancangan Undang-Undang) mengenai pemindahan IKN baru, juga sejumlah instrumen hukum lainnya, untuk kepentingan strategis terkait program ini.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menjelaskan, sejumlah poin kunci soal bentang agenda program raksasa pemindahan IKN baru, Pemerintah telah menyiapkan sembilan RUU baru terkait IKN baru, di luar dari beleid UU yang sudah ada dan berlaku.

Misal, penggunaan UU dalam pelaksanaan land freezing (proses pembatasan hukum atas penjualan atau pengalihan tanah) atau dalam proses percepatan pembangunan lokasi IKN baru.

“Intinya, pembangunan IKN baru ini ke depan menggunakan cara-cara yang luar biasa. Semua proses legislasi dan regulasi terkait pemindahan IKN baru ini menggunakan cara luar biasa,”jelas Rudy, dihadapan delapan orang Tim Relawan DKI Lampung, di Ruang Rapat Stafsus Menteri PPN/Bappenas, Gedung TS2A Bappenas, Jakarta Pusat. Senin, 23 September 2019 lalu.

Rudy melanjutkan, pembangunan IKN baru tahap pertama yakni zonasi kawasan inti pusat pemerintahan (government core area) nantinya akan berada di atas lahan dengan total luas sekitar 5.600 Ha hingga 6.000 Ha.

“Ketersediaan lahan berstatus tanah negara dengan total luasan lahan 180 Ribu Ha. Area tutupannya hanya berkisar 10 persen,”ungkap Rudu mengafirmasi rencana teknokratik proses tahapan pengadaan lahan IKN baru hingga final di periodisasi 2030-2045.(Muzzamil/Red)

LEAVE A REPLY