Reforma Agraria Adalah Perhutanan Sosial.

0
73

Jakarta, Lampungsai.com – Ketua Umum Badan Pengurus Nasional (BPN) Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Hendrik Dikson Sirait berpandangan bahwa program reforma agraria yang paling baik di saat ini, sesungguhnya adalah Perhutanan Sosial.

Mantan aktivis prodemokrasi era senjakala rezim Orde Baru itu menyebut hal esensial dari program terobosan progresif peretas efektif sengkarut sengketa agraria tersebut.

“Esensi Perhutanan Sosial bahwa negara tidak kehilangan aset dan masyarakat juga tidak kehilangan hak,” cetus pimpinan salah satu organ relawan mesin politik petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Mantan Sekjen ALMISBAT yang terpilih per aklamasi jadi ketum periode 2018-2023 pada forum Temu Raya Nasional ke-2 ALMISBAT di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, 30 Agustus 2018 ini menggarisbawahi poin itu dalam dialog terbatas ALMISBAT bersama Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Erna Rosdiana. Jumat, 11 Oktober 2019.

Sebagai rekomendasi korektif atas proses penatalaksanaan kebijakannya kurun periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019-2024, Hendrik otentik mengharapkan agar ada mapping yang jelas soal distribusi kewenangan ke depannya.

“Kami berharap ke depannya perlu ada pemetaan atau mapping agar terlihat peran kementerian atau lembaga lainnya selain Kementerian LHK,”ucapnya.

Dalam dialog tersebut Direktur PKPS Ditjen PSKL KLHK Erna Rosdiana menyebut, pihak kementerian telah membentuk Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial.

Bekerja secara rule-based, tim ini dibentuk guna mendorong percepatan pencapaian serapan target luasan 12,7 hektar areal pengelolaan hutan oleh masyarakat yang digeber melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Mencoba mengulik fakta rendahnya political will pemerintahan terdahulu, yang sebangun dengan lambannya perkembangan capaian program Perhutanan Sosial, hingga di KLHK sendiri muncul pro-kontra selain di tataran implementasi masih banyak hambatan dan butuh perbaikan, Erna pun jujur mengakui hasil efektif aksi korektif Presiden Jokowi.

Erna merujuk terbitnya Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan –dasar penetapan Program Perhutanan Sosial sebagai bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) Kabinet Kerja, wujud nyata pemajuan programatik sekaligus penyempurna beleid PP 6/2007.(Rilis/Muzzamil/Red)

LEAVE A REPLY