Rapat Pleno KPU Kota Metro Menuai Interupsi, Saksi PKS Nilai Proses Rekapitulasi Tidak Prosedural

0
457

Kota Mero, Lampungsai.com – Pleno Rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019, yang digelar KPU Kota Metro menuai intupsi dari saksi PKS. KPU tidak tanggapi atas intrupsi dengan alasan semua sudah sesuai aturan dan prosedural. Saksi PKS tetap sampaikan keberatan karena ada ketidaksesuaian jumlah suara di C 1 rangkap dengan hologram dan yang dipegang oleh peserta pemilu.

Rapat Pleno yang digelar di Meeting Room Hotel Grand Skuntum Kota Metro. Rabu, 01 April 2019. Saksi PKS, Edwar sampaikan interupsi sesi penghitungan perolehan suara, Caleg DPRD, Dapil IV (Metro Barat-Metro Selatan) terkhusus TPS 08 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat.

Dalam interupsinya, Edwar mengemukakan bahwa proses penghitungan suara, Khusus TPS 08, terdapat ketidaksesuaian jumlah suara yang ada di C1 rangkap dan hologram dengan yang dipegang oleh peserta pemilu. Selain itu ada hal yang tidak seharusnya dilakukan yakni membuka kotak suara sebagaimana permintaan dari saksi PKB, yang di amini oleh PPK, Bawaslu dan KPU.

Suasana rapat Pleno menegangkan, suara interupsi saksi PKS tak di gubris, pihak KPU dengan keras yang disampaikan Komisioner KPU, Toni Wijaya, meminta saksi untuk diam, bahkan Toni Wijaya meminta pihak keamanan untuk membawa keluar saksi PKS dari ruang rapat, karena dianggap mengganggu jalan rapat pleno.

Pleno berlanjut, Toni Wijaya terus membacakan rekapitulasi tanpa menggubris suara interupsi saksi PKS. Yang sebelumnya telah dijelaskan prosedural yang mengacu pada PKPU dan menanyakan langsung mekanismenya kepada PPK. Penjelasan aturan dan dianggap prosedural disampaikan oleh Komisioner Agus Riyanto.

Dikesempatan berbeda, Saksi PKS Edwar saat diwawancarai mengatakan, pada dasarnya, pihak dari PKS menghargai seluruh pihak penyelenggara pemilu yang telah bekerja sesuai porsinya. Artinya tidak ada masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, masalahnya pada saat di TPS 08, ada rekomendasi yang tidak tepat.

Edwar menjelaskan, saat itu ada permasalahan jumlah suara, kemudian dibuka C1 Plano, semua jumlah sesuai, sama, yakni PKS 44 suara dan PKB 11 suara. Saat itu juga dari pihak PKB meminta penghitungan suara ulang di tingkat PPK dengan alasan pertama, PKB mengalami penyusutan suara karena salah tulis di plano, dengan jumlah 11 ditulis 12 dan diakui oleh seluruh saksi yang ada.

Alasan kedua, dari pihak PKB ada DPTB, dan diakui oleh PPK dan PKB itu sendiri. Kemudian ada persoalan rekomendasi dari Panwascam yang harusnya merekomendasi PPK untuk melakukan pemungutan suara ulang.

“Jika terjadi selisih dengan alasan penyusutan karena salah tulis dan mengaku aku ada DPTB, maka Panwascam merekomendasi untuk dilakukan penghitungan suara ulang bukan pemungutan suara ulang, karena karena dalam C 1 Plano jumlah sama, tidak ada masalah,”katanya

Edwar melanjutkan, setelah kejadian terjadi di TPS 08, suara PKS susut, menjadi 43, hilang 1 suara. Hal ini yang akan diperjuangkan, karena 1 suara adalah amanah suara dari masyarakat Ganjar Asri kepada PKS.

“Kami ingin untuk dikembalikan lagi ke C1 Plano bukan ke yang lain, sementara keberatan kami selaku saksi tidak diberi oleh KPU dengan alasan sudah prosedural,”ujarnya.

Pada dasarnya, selaku saksi PKS sangat menghargai semua pihak penyelenggara. Namun dengan adanya kejadian tersebut, PKS tetap keberatan dan meminta untuk kembali ke C1 Plano, jika tidak bisa maka PKS meminta untuk PSU di TPS 8 Ganjar Asri.

“Proses rekapitulasi itu tidaklah prosedural, yang ditulis sama PPK berbeda dengan apa yang kami punya. Kami akan minta lagi memperjuangkan untuk mengembalikan lagi ke C1 Plano. Kalau tidak harusnya rekomendasinya pemungutan suara ulang,”pungkasnya. (Red)

LEAVE A REPLY