Proses Hukum Kasus Proyek BGJ Mandek, Ditreskrimum Polda Lampung Beralasan Masih Sidik

0
111
Isr/Red

Bandar Lampung, Lampungsai.com – Perkara sengketa ganti kerugian lahan proyek Bendungan Gerak Jabung (BGJ), yang ditangani Polda Lampung “Mandek”. Ditreskrimum Polda melalui Kompol M.Barly, nyatakan masih terus “Sidik”.

Ist/red

Namun, pihak Polda belum sama sekali melakukan pemeriksaan terhadap oknum jaksa Dicky Zaharudin, Mangara Manurung dan Suhadi yang diduga dalang penyerapan anggaran negara Rp100 Milliar.

Berdasarkan data informasi yang dihimpun tim media ini, perkara ini telah P21 pelimpahan Ditreskrimum Polda Lampung yang saat itu dijabat Kombespol Bobby Marpaung ke Kejati Lampung, pada 28 Januari 2019. Hingga 14 Februari 2019 belum diketahui kapan akan dilakukan rentut dan pelimpahan ke Pengadilan dengan tersangka satu orang bernama Kaderi.

Hal ini di benarkan oleh kuasa hukum Hi.Suwardi Ibrahim dan Abdul Wahab Cs, David Sihombing.

Dipaparkannya, sesuai Pasal 110 Ayat (4) KUHAP berbunyi, Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan.
Yang secara keseluruhan terbuka jelas, arahnya ada pada Dicky Zaharudin dan Pihak BPN utamanya Kepala BPN Mangara Manurung dan Suhadi. melanggang bebas tak pernah diperiksa.

“Polda hanya menetapkan 1 tersangka yakni Kaderi dan tidak dilakukan penahanan. Mungkin di Polda Lampung kesulitan dalam perkara ini,”katanya.

David menambahkan, bukti-bukti perbuatan tersangka tersebut telah disita dipengadilan negeri Kelas IA Tanjungkarang dengan Penetapan Nomor: 1437/Pen. Pid/2018/PN. Tjk. Penetapan Pengadilan atas Penyitaan tersebut setelah menerima barang bukti dari Polda Lampung dari tertanggal 21 November 2018.

Dari ini, Polda juga telah melakukan pemanggilan terhadap Dicky Zaharudin namun tak pernah di indahkan, padahal dia adalah penegak hukum seorang jaksa.

Kemudian, Kepala BPN Mangara Manurung termasuk Suhadi tidak juga mengindahkan penggilan dan memberikan dokumen surat-surat kepolda, sampai saat ini tidak ada tindakan lanjut.

“Harusnya guna proses hukum berjalan lancar, mereka penuhi dan koperatif jika semuanya benar. Dan Polda juga ada kewenangan jemput paksa jika sudah 4 kali dipanggil tidak di indahkan. Tapi sampai saat ini, kabar terbaru Polda Lampung hanya keluarkan informasi masih sidik, sampai kapan?tegas David.

David juga menegaskan, “Perkara ini kan sudah gamblang ranahnya, siapa saja terkait, termasuk pihak Bank BRI yang peran utamanya oknum Jaksa Dicky Zaharudin dan Kepala BPN Mangara Manurung serta Suhadi. Tim penyidik sudah barang pasti mengetahui alur dan fakta perkara ini, berapa lama lagi harus sidik tak ada tanda tingkat penanganan perkaranya,”tegasnya.

“Sebenarnya sejak akhir 2018 lalu sudah terproses hukumnya oleh Polda Lampung. Kemudian perkaranya juga sudah masuk tahap P21 dan telah ditetapkan satu orang tersangka ykni Kepala Desa Sumber Rejo atas nama Kaderi, pembuat surat palsu,”tandasnya.

Akan tetapi hingga saat ini juga tidak dilakukan penahanan oleh pihak Polda yang informasinya, melulu masih proses sidik, sampai kapan?. Sementara Jaksa Decky Zaharuddin dan Mangara Manurung (Kepala BPN Lamtim) tak tersebut dalam perkara ini dan masih melenggang bebas diluar.

“Artinya sudah terbuka siapa saja dan apa, serta mulai dari mana?, butuh waktu berapa lama proses sidik itu? Kapan akan dilakukan pemanggilan ulang terhadap pihak-pihak terkait, yang sebelumnya dilakukan pemanggilan tapi tidak di indahkan, apa tindakan Polda?,”tanya David Sihombing.

Diberitakan sebelumnya, Perkara sengketa dugaan AJB Palsu ganti rugi lahan proyek Bendungan Gerak Jabung, Lampung Timur, sampai saat ini pihak Polda mengaku masih terus dilakukan Sidik.

“Percayakan dengan kami, perkara ini berlanjut dan saat ini tahapnya masih sidik. Memang prosesnya cukup panjang, namun kami tidak bermain-main atas perkara ini,”ungkap Ditreskrimum Polda Lampung, Kombes M.Barly, saat dihubungi via telephonenya, sekitar pukul 11.34 WIB. Rabu, 02 Oktober 2019.

https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/perkara-bgj-ajb-diduga-palsu-pernah-p21-polda-lampung-tak-pernah-periksa-dicky-z-dan-pihak-atrbpn-lamtim/

Untuk diketahui, sengketa ganti kerugian lahan tersebut, sebagian dana telah di cairkan oleh oknum Jaksa Dicky Zaharudin, dengan menggunakan 10 AJB yang diduga palsu.

Merunut alur data informasi yang dihimpun, tercium indikasi adanya konspirasi antara pihak panitia pengadaan tanah ATR/BPN Kabupaten Lampung Timur atas nama Mangara Manurung (Kepala ATR/BPN) dan Suhadi (Kasi Urusan Pengadaan Tanah) dengan oknum jaksa Dicky Zaharudin dan pihak Balai Besar Way Sekampung, Yonsen melibatkan oknum anggota Polri Polda Lampung.(Tim)

LEAVE A REPLY