Program Swakelola Proyek Versi Khamamik Dapat Apresiasi Presiden Hingga OTT KPK

0
90
foto/Sinarlampung/Jn/Red

Bandar Lampung, Lampungsai.com – Program Swakelola Proyek versi Bupati Khamamik mendapat apresiasi dan dukungan Presiden, hingga penghargaan ancaman 20 tahun penjara, pasca OTT KPK.

Apresiasi dan dukungan tersebut, sebagaimana diungkapkan Khamamik saat menerima kunjungan wartawan Tribun Lampung, pada Sabtu 04 Agustus 2018 lalu, mengenai Program Swakelola Proyek.

Pengakuan Khamamik atas hal itu, mendapat apresiasi dan dukungan Presiden Jokowi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Disampaikankannya, dengan anggaran hanya Rp700 M, Mesuji tercatat sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dengan nilai APBD terkecil. Untuk menghemat anggaran, Pemkab Mesuji membuat trobosan dengan menerapkan sistem Swakelola dalam membangun Infrastruktur.

“Ini (Swakelola) cara kita untuk menghemat anggaran. Dengan APBD kecil, kita ingin capaian hasilnya maksimal. Ini lebih murah dibandingkan pakai pihak ketiga (kontraktor). Pihak ketiga hanya pengadaan material, untuk pengerjaannya kita swakelolakan,”ungkap Khamami.

“Skema ini bisa dipamerkan ke daerah lain sebagai salah satu inovasi daerah yang patut dicontoh wilayah lain. Dan ini diapresiasi oleh Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Kabupaten Mesuji pada Januari 2018 lalu,”ujarnya.

Khamami mengatakan, pembangunan secara swakelola dilakukan dengan menggandeng tenaga perencanaan dan konsultan dari Unila, UBL, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). “Penyediaan material dilakukan pihak ketiga. Untuk tahap job mix menggunakan alat berat milik Pemkab Mesuji,”sambung Khamamik.

Saat ini, Pemkab Mesuji memiliki 60 alat berat. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Mesuji menggunakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar yang sudah terlatih secara padat karya. Mereka menerima upah sebesar Rp 150 ribu per hari atau Rp 1.250.000 per bulan.

“Di lapangan mereka dilengkapi dengan alat pengaman diri (APD). Mereka juga mendapat asuransi kesehatan, kecelakaan, dan kematian,”jelasnya.

Pasca OTT KPK, Khamamik dapat penghargaan ancaman 20 tahun penjara atas dugaan Fee Proyek Infrastruktur

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Mesuji Khamami dan 10 orang lainnya.  OTT itu berlangsung di tiga lokasi wilayah Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Mesuji.

Rabu 23 Januari 2019, sekitar pukul 15.00 WIB, tim KPK mengamankan Taufik Hidayat  (Adik Khamami) di depan toko Ban di Lampung Tengah. Dari lokasi tim KPK mengamankan uang sebesar Rp1,28 Miliar. Uang tersebut dalam pecahan Rp100 ribu yang diikat dan disimpan dalam kardus air mineral.

Secara bersamaan, tim mengamankan dua orang, yaitu rekan Taufik bernama Mai Darmawan dan sopir Khamami, dengan total 11 orang termasuk pengusaha, dan Sekertaris Dinas PUPR Mesuji.

Kini kelima tersangka dalam kasus suap proyek infrastruktur Kabupaten Mesuji, yang melibatkan Bupati Mesuji, Khamami mendekam di sel pejara sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penahanan terhadap kelima tersangka sendiri dilakukan di sejumlah rutan berbeda.

Tersangka Bupati Mesuji, Khamami ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, sedangkan adiknya Taufik Hidayat ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.Untuk tersangka Sekretaris Dinas PUPR, Wawan Suhendra ditahan di Polres Metro Jaktim. Sementara Sibron Aziz selaku pemilik PT JPN ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK, dan Kardinal (Swasta) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Dalam kasus ini, Khamami dan adik kandungnya Taufik Hidayat beserta Sekretaris Dinas PUPR, Wawan Suhendra terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atas perbuatannya menerima suap senilai Rp1,28 Miliar terkait penanganan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Mesuji.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara 2 tersangka lain, Sibron Azis selaku Pemilik PT JPN dan PT SP bersama satu orang swasta bernama Kardinal terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara atas kesalahannya sebagai pihak pemberi suap. Keduanya dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf aatau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Sinarlampung/Jn/Red)

LEAVE A REPLY