Program Rakyat Lampung Berjaya, ASPIRA Sampaikan Saran Masukan Untuk Gubernur

0
113

Bandar lampung, Lampungsai.com – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi terima audensi DPP Lembaga Aspirasi Rakyat (ASPIRA) Provinsi Lampung. Jumat, 13 September 2019.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Assisten I Bidang Pemerintahan Irwan Sihar Marpaung dan Kabid ke-Ormasan Kesbangpol, Fajar Isnawan mewakili Gubernur Lampung dan beberapa jajaran Pejabat Provinsi setempat.

Di kesempatan itu, Ketua Umum DPP Lembaga ASPIRA Lampung, Ashari Hermansyah menyampaikan, beberapa saran masukan yang berkaitan dengan  “Program Pembangunan Rakyat Lampung Berjaya” pada aspek sosial masyarakat diantaranya adalah, perlunya menciptakan Good governtment dan Clean governtment di semua tingkatan instansi pemerintahan di Lampung.

Untuk mewujudkannya dipandang perlu menempatkan sosok pejabat dalam jajaran struktural yang akuntabel, berkompeten, dan memilki komitmen kuat.

Kemudian, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, perlu juga mempertimbangkan kelestarian alam dan lingkungan hidup.  Misalnya engoreksi hingga sanggup mempenetrasi ke semua pemerintahan Kab/Kota, terkait aturan-aturan yang dinilai kontra produktif terhadapnya, mitigasi terhadap Gunung Anak Krakatau, izin pariwisata, infrastruktur jalan, hingga pencemaran lingkungan.

Salah satu contohnya, masih kata Ashari, adalah keberadaan Surat Edaran Gubernur Lampung nomor 0492/1930/III.06/2003 tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara di Provinsi Lampung. Dalam Surat edaran itu disebutkan kendaraan tidak dapat melintas di wilayah Provinsi Lampung sebelum memiliki surat keterangan izin pengangkutan batu bara yang dikeluarkan Pemprov melalui Dinas Perhubungan.

Pengusaha batu bara tidak mengangkut batu bara yang melebihi kelas jalan yang di izinkan sesuai muatan sumbu terberat (MTS) 4,5 ton.

Bila dinilai sulit dalam melakukan pengawasan dan rentan terhadap  praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, tak ada salahnya bila ditarik kembali.

Ashari melanjutkan, kemudian di bidang pendidikan dan teknologi. “Untuk dua tahun ke depan kami prediksi akan menimbulkan masalah serius, Mengingat saat ini keberadaan SMP Negeri di pemerintah kabupaten dan kota tak bisa menampung jumlah 9.000 kelulusan siswa SD. Sehingga mereka harus ditampung di sekolah-sekolah swasta yang lebih mahal. Meski ada beberapa yang terjangkau,  Tetapi, fakta ini tentunya berpotensi menambah beban wali murid,”ungkapnya.

“Artinya, program pengadaan, rehabilitas, penambahan kelas, hingga  fasilitas, untuk SMA Negeri harus dilaksanakan sejak dini,”tegasnya Ashari.
Lalu, penggalian sejumlah potensi pendapatan asli daerah baik dari segi pajak, investasi, transportasi, perizinan, perdagangan barang dan jasa, Ini sangat perlu dalam realisasi program hidup
bersih dan sehat. Salah satunya pengadaan sanitasi, infrastruktur, politik, sosial, budaya, dan keamanan.

Tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan supremasi hukum bersama para rekanan dan mitra kerja lainnya.

“Kami, menemukan titik permasalahan soal update data dan informasi harga satuan barang dan jasa yang tidak disebarluaskan. Ini berpotensi memunculkan kriminal-kriminal baru dalam korupsi proyek karena para Penyedia Jasa (kontakror)  yang mendapatkan kontrak melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hanya mereka yang memiliki akses terhadapnya,”pungkasnya.

Hal yang disampaikan ASPIRA tersebut, direspon baik oleh Asisten I Bidang Pemerintahan mewakili Gubernur Lampung.

“Sangat mendukung program Lembaga ASPIRA hal-hal yang menjadi saran masukan bagi Pemprov. Tentunya akan disampaikan segera kepada  Gubernur,”katanya.

Disela usainya audiensi, DPP ASPIRA juga menyampaikan Rencana Satuan Kerja (RKSB) tahun 2020, yang merupakan Program dan kegiatan DPP Lembaga ASPIRA.

“Kedepan Lembaga  kami dapat bersinergi dengan Program Rakyat Lampung Berjaya yang menjadi program Pemprov Lampung,”ulas Ashari.(Rilis/Red)

LEAVE A REPLY