Program-Program Kebijakan Khamamik, DPRD Akan Segera Evaluasi

0
215
Anggota DPRD Kabupaten Mesuji, Fraksi P-Golkar, Parsuki./Red

Mesuji, Lampungsai.com – Pasca OTT KPK, terhadap Bupati Mesuji Khamamik, muncul keluhan warga masyarakat Mesuji terhadap program-program yang selama ini ada dan menjadi kebijakan Bupati Khamamik. Atas hal ini, pihak DPRD setempat akan melakukan evaluasi program Baperlahu, Beras Mesuji dan Bantuan lainnya.

Anggota DPRD Mesuji, fraksi Partai Golkar, Parsuki saat di wawancarai di kediamannya, Selasa 29 Januari 2019, mengatakan, adanya beberapa poin penting untuk di garis bawahi, diantaranya pada Program Bantuan Perumahan Layak Huni (Baperlahu), program Bantuan Beras serta kewajiban PNS maupun honorer serta Aparatur Kampung, wajib untuk membeli beras Mesuji, berdasarkan surat edaran Bupati, akan di lakukan evaluasi dan meninjau ulang.

https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/perjalanan-roda-kepemerintahan-mesuji-tergantung-kebijakan-bupati-khamami/

“Kita akan tinjau ulang dan segera mungkin, kami dari pihak Dprd akan memanggil beberapa Dinas untuk melakukan hearing. Dalam hal ini juga, kami menilai adanya kejanggalan yang terjadi pada beberapa program, misalnya Baperlahu secara Yuridis ada indikasi kesalahan yang perlu dibenahi mengingat bantuan ini bersumber dari dana APBD yang peruntukanya harus mengacu pada regulasi yang ada,”ujarnya.

Masih menurut Parsuki, pentingnya penerapan aturan pada program Baperlahu, demi menghindari adanya upaya-upaya penyalahgunaan anggaran yang berimplikasi keranah hukum.

Baperlahu harus sesuai dengan Permendagri No.32 tahun 2011 sebagaimana diubah pada Permendagri No.13 tahun 2018, tentang bantuan Hibah dan Bansos yang di danai oleh APBD. Dari ini, amanah Permendagri sudah jelas, penerima bantuan berupa uang atau barang, apabila diterima uang ke kelompok harus langsung diberikan sepenuhnya kekelompok. Dan apabila berupa barang harus dilelang,  karena nilainya lebih dari Rp 250 Juta/kelompok.

“Selama ini calon penerima bantuan sudah ditentukan tokonya atau tempat mengambil barang atau material tersebut. Jadi, kami meminta kepada OPD terkait, agar di evaluasi ulang jangan direlaisasikan program tersebut, sebelum di evaluasi ulang bersama pihak legislatif,”ungkapnya..

Program Beli Beras Mesuji “WAJIB”

https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/khamamik-pejabat-atau-pns-wajib-beli-beras-petani-10-kg-setiap-bulan/

Dari program ini,Parsuki juga mencium adanya aroma keganjilan program pembelian beras yang diwajibkan untuk ASN dan honorer serta seluruh Aparatur yang ada, sesuai edaran Bupati Khamamik.

“PNS dan Honorer serta Aparatur Desa, dipaksa membeli beras dari Pemda, yang katanya demi meningkatkan taraf hidup petani. Sepertinya ini perlu diluruskan, beberapa masyarakat yang mengadu kepada kami, berbanding terbalik  antara fakta dan realita. Hingga hari ini, dipastikan tidak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk program tersebut, lantas siapa yang diuntungkan dengan program ini,”ujarnya.

Hal ini juga, perlu di evaluasi, karena semua program tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Sejauh ini kami telah melakukan komunikasi lintas fraksi untuk mengambil sikap tegas ini, mengingat dampak yang timbul dari program tersebut, bila perlu seperti program pembelian beras, kami dari pihak DPRD akan meminta untuk di berhentikan. Kami tidak mau ada program yang hanya mengatasnamakan rakyat, kita akan antisipasi jangan sampai rakyat dijadikan kedok dalam meraup pundi pundi keuntungan pribadi atau golongan,”tegasnya.

Masih menurut  Parsuki, evaluasi tersebut adalah bentuk kehati hatian, baik pihak Eksekutif maupun Legislatif dalam menjalankan serta mengawal program-program yang ada.

Terlebih dalam hal Bansos dan Hibah, sangat riskan di salah gunakan. Selain daripada itu, pihak DPRD juga akan segera meminta aset daerah, baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak, untuk di data serta keperuntukanya harus sesuai dengan amanah UU yang berlaku.(Baginda/Tim)

LEAVE A REPLY