Polresta Metro Lidik Bangunan Gedung Disporapar, Yerri E. :”Kami Adalah Pengguna Barang Atas Bangunan”

0
650
Gedung kantor baru, Disparpora Kota Metro./Red

Kota Metro, Lampungsai.com – Penempatan Gedung kantor baru Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Metro, terkesan “Dipaksakan”. Informasi yang di dapat, pihak Polresta Metro melalui Tim Tipikor diketahui sedang melakukan penyelidikan. Kepala Disporapar, Yeri Ekhwan Nyatakan Pihaknya hanya sebatas pengguna barang atas bangunan tersebut. Proses serah terima dilakukan pihak Dinas PUTR Kepada Sekkot Metro.

Kondisi bangunan dalam Gedung Kantor Disparpora Kota Metro/Red

Diberitakan sebelumnya, lantaran kondisi bangunan belum laik fungsi dan diduga belum diserah terimakan alias masih dalam masa pemeliharaan rekanan. Penempatan gedung Disporapar Kota metro terkesan dipaksakan. Terlihat di beberapa ruang, kamar mandi yang tidak berfungsi dan lantai retak, beberapa ruang kerja belum laik digunakan serta gedung lantai II (Penambahan) yang belum rampung di kerjakan.

Proses pembangunan gedung kantor tersebut menelan anggaran negara lebih kurang sebesar Rp600 Juta di TA 2017 (Pondasi-tinga cor bangunan). Kemudian di tahun anggaran 2018, proses lelang tender dengan pagu anggaran lebih kurang sebesar Rp2 Milliar.

Berdasarkan informasi yang di himpun tim media, sejak Selasa,19 Maret 2019 lalu, diketahui juga pihak Polresta Metro melalui tim Tipikor lakukan penyelidikan dengan memeriksa kondisi fisik gedung kantor Disporapar dan beberapa fasilitas yang ada termasuk kamar mandi/toilet.

Guna informasi akurat tim media mengkonfirmasikan ke pihak Polresta Metro, saat itu, pihak polres melalui tim tipikor belum mau memberikan keterangan dengan mengintruksikan mengkonfirmasikan ke Kasat Reskrim secara langsung.

Sementara itu, Kasat Resktrim sedang berada di luar Kota dan di infokan akan memberikan keterangan di Senin, 25 Maret 2019. Dihari itu juga, tim media mencoba kembali menghubungi, Kasat Reskrim sedang berada di Jakarta.

Selasa, 26 Maret 2019, Kasat Reskrim baru memberikan keterangan keterkaitan Gedung kantor Disporapar, pihaknya meminta waktu, karena masih dalam tahap penyelidikan. “Saya minta waktu, prosesnya masih tahap lidik,”kata Kasat Reskrim Polresta Metro, AKP Gigih Andri Putranto.

Di kesempatan sebelumnya, Kepala Disporapar, Yeri Ekhwan saat di hubungi via Chat WhatsAps-nya, Senin 25 Maret 2019, sekitar pukul 11.22 WIB dan dibalas sekitar pukul 11.47 WIB menyatakan bahwa, benar Status pemeliharaan gedung masih tanggung jawab rekanan.

Penyerahan gedung dilaksanakan oleh Dinas PUTR Kota Metro kepada Sekretaris Daerah Kota Metro (Sekkot) selaku Pengelola Barang. “Kami Disporapar adalah pengguna barang atas bangunan tersebut. Untuk penjelasan secara lebih teknis, dapat konfirmasi kepada BPKAD Kota Metro,”katanya.

Diwaktu berbeda, pihak Dinas PU dan Tata Ruang, tim redaksi lampungsai.com berulang menemui guna konfirmasi hal terkait, baik Kepala Dinas Irianto M, Kabid Cipta Karya Robby K.Saputra jarang berada diruang kerjanya masing-masing. Staf dinas setempat menginformasikan para pimpinan sedang melaksanakan kegiatan luar (Lapangan). Begitu juga dengan Sekkot Metro, A.Nasir AT belum dapat di temui untuk dikonfrimasikan, termasuk Kepala BPAKD setempat.

Sekedar pengetahuan informasi, catatan redaksi lampungsai.com, terkait penempatan gedung bangunan baru yang menelan anggaran negara, rujukannya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bangunan serta peraturan pemerintah terkait, (jika belum ada perubahan) yakni UU 28 tahun 2002 tentang bangunan dan PP No.65 tahun 2006 tentang perubahan atas PP No.36 tahun 2005.

Dalam ketentuan tersebut, ada persyaratan bangunan gedung yang dipergunakan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung tersebut.

Persyaratan administratif diantaranya persyaratan status hak tanah, status kepemilikan bangunan gedung. Kemudian persyaratan teknis bangunan gedung yang terbagi diantaranya persyaratan tata bangunan yakni: Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan gedung.

Lalu, persyaratan keandalan bangunan yakni keselematan, kesehatan (Sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan gedung). Persyaratan kenyamanan dan kemudahan. Sampai pada persyaratan pemanfaatan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

Dimaksudkan ini, setelah bangunan dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi yakni berfungsi seluruh dari bangunan yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan yang dimaksud.

Artinya, bangunan dapat dinyatakan laik fungsi setelah dilakukannya pengkajian teknis terhadap pemenuhan seluruh persyaratan teknis bangunan gedung. Dan Pemerintah Daerah mengesahkannya dalam bentuk sertifikat laik fungsi bangunan gedung, yang tentunya juga mengacu pada Permen PU yang mengatur sertifikat Laik Fungsi. (Red)

LEAVE A REPLY