Pidato Prabowo Jadi Kontroversi, Nufransa Wira Sakti “Jangan Hina Dan Ciderai Profesi Kami”

0
44
Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI./Foto: Setjen Kemkeu RI

Jakarta, Lampungsai.com – Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI, Nufransa Wira Sakti ungkap kekecewaan “Jangan Hina dan Ciderai Profesi intitusi yang dimiliki negara dan di atur oleh UU.

Meski belum terafirmasi apakah ungkapan bentuk jawaban atas kritik Prabowo dalam kapasitas resmi selaku jubir Kemkeu atau kapasitas pribadi. Secara tersurat, Nufransa menyampaikan ungkapan kekecewaan dalam unggahannya di akun Facebook, yang turut terpantau redaksi, Minggu 27 Januari 2019 (Siang).

Ungkapan itu menyusul adanya ujaran yang disampaikan Prabowo dengan kutipan “Jangan Lagi Ada sebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan di ganti jadi Menteri Pencetak Utang” sebagaimana kutipan detikFinance edisi kemarin, Sabtu 26 Januari 2019, saat deklarasi dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.

“Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain. Kondisi saat ini sudah stadium lanjut. Saudara-saudara saya menerima dukunganmu, sebagai kehormatan tapi jangan mengira saya ini orang sakti, yang bisa dengan tongkat saya simsalabim selesai, tidak bisa. Ini kalau ibarat penyakit, saya katakan stadium sudah cukup lanjut, sudah lumayan parah. Utang menumpuk terus,”demikian pidato Prabowo

Dari ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemkeu), Nufransa Wira Sakti, kecewa akan ungkapan yang terlontar tersebut. Kemkeu dengan tegas meminta agar tidak ada pihak yang menghina dan mencederai profesi institusi yang dimiliki negara dan diatur oleh Undang-Undang Pernyataan bernada kritik pedas yang dilontarkan Prabowo Subianto, menuai kontroversi.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan. Kemenkeu adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang,”tulis Nufransa pria asal Lahat, Sumatera Selatan ini.

Nufransa juga menulis penjelasan bahwa, pengelolaan utang diatur dalam Undang-Undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti.

“Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian, memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara,”ujarnya.

Dijelaskannya juga, APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai di DPR. Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Artinya, semua urusan negara ini, diatur oleh Undang-Undang.

Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang, juga dinilai oleh lembaga rating (Pemeringkat, Red) dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten.

Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency. Dengan peringkat tersebut, adalah salah menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. Yang benar adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar.

“Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti rakyatnya,”ungkapnya.

Nufransa juga mengingatkan bahwa, rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan.

“Itu tugas kenegarawanan para elit dan yang mencalonkan menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur, dihormati serta disegani di dunia,”pungkasnya.

Nufransa kembali mengingatkan, utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.

Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan. Sumber daya di kementerian dipimpin Sri Mulyani, bekerja profesional dan berintegritas.

Jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial – bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.

“Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara – dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami,”tegasnya. (Muzzamil/Red)

LEAVE A REPLY