Perkara Dugaan Pemotongan Dana KPPS, Kajari:”Indikasi Sudah Ada, Proses Terus Lanjut

0
501

Tanggamus, Lampungsai.com – Dugaan pemotongan dana opersional KPPS yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanggamus, Kajari tegaskan tengah lakukan briefing dengan jajaran, guna mengetahui sejauh mana proses perkara terkait.

“Dapat dipastikan proses penyelidikan dugaan pemotongan dana operasional KPPS ditiap Kecamatan, terus dilakukan. Minggu kemarin telah dilakukan pemeriksaan keterangan para Ketua KPPS dan PPS,”kata Kajari David P Duarsa usai menghadiri Paripurna di Islamic Centre Kota Agung, Kabupaten setempat. Senin, 05 Agustus 2019.

Dikatakannya, sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, guna mencari titik terang dugaan pemotongan honor dan dana operasional KPPS.

“Hari ini akan menggelar briefing terlebih dahulu, guna mendengar sejauh mana progres hasil pemeriksaan yang dilakukan anggotanya. Setelah itu, baru akan lakukan lagi pemeriksaan keterangan lebih lanjut, supaya lebih konkrit, kemana arahnya supaya nanti tidak membias kemana-mana,”ujarnya.

Dalam hal ini, dikatakan David P Duarsa, bahwa ada pemeriksaan lebih lanjut yang akan dilakukan dalam Minggu ini, akan tetapi belum dapat di informasikan lebih lanjut. Selain daripada itu, dalam pemeriksaan pihak Kejaksaan mengalami kekurangan personil, maka itu akan meminta dukungan personil dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Sementara ini, Indikasinya sudah terlihat, semoga cepat selesai. Faktor kekurangan personil tidak menjadi suatu hambatan, tetap jalan terus, supaya masyarakat juga dapat mengetahuinya secara umum.

“Ditargetkan tahun ini, proses dari penyelidikan hingga penyidikan akan dilakukan. Lalu dari penyidikan tingkatan estafetnya akan terus dilakukan, karena dari proses tersebut, sudah mengerucut dan terindikasi siapa target dari dugaan pemotongan honor dan dana operasional KPPS tersebut,”ungkapnya.

Masih kata Kajari, karena masalah ini sudah mengerucut pihaknya juga nantinya akan menggandeng pihak Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menghitung seperti apa kerugian negara dan seberapa besar jumlahnya.

Sementara ini, BPKP belum bisa di gandeng ketika Kejari belum klop atau memastikan berkas-berkas yang terkait dengan keuangan, karena terdapat 1.975 KPPS dan PPS sebanyak 310, dan pihaknya masih mengatur strategi karena terbentur personel tadinya.

“Mungkin saya akan mengarah pada sampleing-sampleing atau yang pokoknya saja. Korupsi atau pun Gratifikasi, akan kita ketahui nantinya, karena keduanya sama-sama merugikan keuangan negara,”tegasnya. (Rd/Rilis/Budi WM)

LEAVE A REPLY