Percepatan Pembangunan KIM Tanggamus, KPK Dapati Soal Perizinan Tumpang Tindih

0
65

Tanggamus, Lampungsai.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nilai ada tumpang tindih soal perizinan Pembangunan Kawasan Industri Maritim (KIM) Kabupaten Tanggamus. Hal ini muncul saat rapat koordinasi melibatkan Pemkab dengan PT Repindo Jagat Raya dan PT Pertamina serta Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlangsung di ruang rapat utama, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten setempat. Rabu,11 September 2019.

Koordinasi dan Supervisi pencegahan (Korpsurgah) wilayah III KPK, Dian Patria mengatakan, rapat koordinasi dilakukan dalam rangka pengumpulan zonasi wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN), melibatkan pihsk KKP, yang tujuannya ialah memastikan ruang-ruang yang ada tidak ada konflik, sehingga kedepannya pemanfaatannya dapat maksimal.

“Ternyata dalam pembahasannya ini ada tumpang tindih izin, antara Pertamina dengan PT Repindo Jagat Raya. Tadi kita sampaikan, kami ingin dilibatkan yang kemudian hasil rapat ini, akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang ada di pusat,”katanya.

Masih kata Dian, “Termasuk tadi soal izin OSS pada titik yang sama, pada perusahaan yang berbeda, baik izin lokasi maupun izin kawasan industri. Ini harus di selesaikan semua, sambil paralel harapannya, PT Repindo dan PT Pertamina bisa menyelesaikannya. Kalau tidak seperti apa yang disampaikan, negara yang akan mengambil alih,”tegasnya.

Dian Patria juga menerangkan, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda, merupakan salah fokus yang kaitannya dengan KSN Selat Sunda tersebut. Ada beberapa lokasi yang berpengaruh langsung, seperti ASDP Bakauheni, Armada I yang saat ini tengah dibangun, KIM, Pelabuhan Perikanan Lempasing.

“Pihak kami mencatat, apa saja yang menjadi hambatan. Kita juga akan tinjau lapangan, lokasi KIM tersebut. Nanti akan ada Rakor oleh Kementrian Kelautan di Lampung, mengundang seluruh pihak termasuk Tanggamus kaitannya dengan KIM, untuk memaksimalkan agar jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari,”ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Tanggamus, Dewi Handajani mengharapkan, melalui pertemuan Rakor tersebut, akan dapat menghasilkan suatu keputusan yang membawa dampak positif  bagi perkembangan pembangunan KIM. Serta tidak ada kendala yang menghambat sehingga dapat segera dilaksanakan, Karena KIM ini dapat terealisasi.

“Untuk menjadi salah satu program staregis nasional tidaklah mudah. Tanggamus mempunyai kesempatan untuk itu, jangan sampai ada pihak-pihak yang pada akhirnya menghambat serta mengganjal dari pada realisasi KIM. Selama tidak melanggar peraturan, kita akan melakukan upaya apapun yang akan mendukung percepatan KIM di Kabupaten Tanggamus,”harapnya.

Usai Rakor, rombongan meninjau lokasi Kim yang ada di Kecamatan Limau, Kabupaten setempat.

Turut mendampingi dalam agenda tersebut, Wakil Bupati AM Syafi’i, para Asisten, para Kepala OPD, Tim perwakilan dari KPK RI, perwakilan PT Repindo Jagat Raya, perwakilan PT Pertamina dan KKP, Camat Kota Agung Timur dab Camat Limau. (Rls/Budi WM/*)

LEAVE A REPLY