Penempatan Gedung Kantor Dispora Kota Metro Terkesan “Di Paksakan”

0
207
Gedung kantor baru, Disparpora Kota Metro./Red

Kota Metro, Lampungsai.com – Penempatan Gedung kantor baru Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Metro, terkesan “Dipaksakan” lantaran kondisi bangunan belum laik fungsi. Diduga belum diserah terimakan alias masih dalam masa pemeliharaan rekanan.

Kondisi bangunan belum laik digunakan, hal itu terlihat di beberapa ruang, kamar mandi dan lantai serta gedung lantai II (Penambahan) yang belum rampung di kerjakan. Diketahui proses pembangunan gedung kantor tersebut menelan anggaran negara lebih kurang sebesar Rp600 Juta di TA 2017 (Pondasi-tinga cor bangunan). Kemudian di tahun anggaran 2018, proses lelang tender dengan pagu anggaran lebih kurang sebesar Rp2 Milliar.

Pantauan redaksi lampungsai.com sejak Senin 18 Maret hingga 20 Maret 2019, ditengah rutinitas dinas setempat, didapati lantai keramik retak dan pecah, cat tembok belum maksimal, beberapa ruang belum memadai di gunakan. Kemudian ruang kamar mandi/toilet tidak dapat difungsikan serta lantai II gedung sama sekali belum rampung dikerjakan.

Kondisi bangunan dalam Gedung Kantor Disparpora Kota Metro/Red

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas setempat, Yeri Ekhwan belum dapat di temui untuk dikonfirmasikan. Pihak staf dinas menginformasikan pimpinan dan bidang-bidang sedang ada kegiatan luar.

Diwaktu berbeda, serupa kondisinya, pihak Dinas PU dan Tata Ruang, tim redaksi lampungsai.com berulang menemui guna konfirmasi hal terkait, baik Kepala Dinas Irianto M, Kabid Cipta Karya Robby K.Saputra jarang berada diruang kerjanya masing-masing. Staf dinas setempat menginformasikan para pimpinan sedang melaksanakan kegiatan luar (Lapangan).

Sekedar pengetahuan informasi, catatan redaksi lampungsai.com, terkait penempatan gedung bangunan baru yang menelan anggaran negara, rujukannya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bangunan serta peraturan pemerintah terkait, jika belum ada perubahan yakni UU 28 tahun 2002 tentang bangunan dan PP No.65 tahun 2006 tentang perubahan atas PP No.36 tahun 2005.

Dalam ketentuan tersebut, ada persyaratan bangunan gedung yang dipergunakan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung tersebut.

Persyaratan administratif diantaranya persyaratan status hak tanah, status kepemilikan bangunan gedung. Kemudian persyaratan teknis bangunan gedung yang terbagi diantaranya persyaratan tata bangunan yakni: Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan gedung.

Lalu, persyaratan keandalan bangunan yakni keselematan, kesehatan (Sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan bangunan gedung). Persyaratan kenyamanan dan kemudahan. Sampai pada persyaratan pemanfaatan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

Dimaksudkan ini, setelah bangunan dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi yakni berfungsi seluruh dari bangunan yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan serta persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan yang dimaksud.

Artinya, bangunan dapat dinyatakan laik fungsi setelah dilakukannya pengkajian teknis terhadap pemenuhan seluruh persyaratan teknis bangunan gedung. Dan Pemerintah Daerah mengesahkannya dalam bentuk sertifikat laik fungsi bangunan gedung, yang tentunya juga mengacu pada Permen PU yang mengatur sertifikat Laik Fungsi. (Red)

LEAVE A REPLY