Pemkab Tanggamus Sepelekan Tuntutan FORMAT #1 Layangkan Surat Ke Pusat

0
678
Tanggamus, Lampungsai.com – Merasa tidak dianggap tuntutan sengketa Pilkakon serentak 16 Desember 2020, kerusakan surat suara. Forum Masyarakat Tanggamus Bersatu (FORMAT #1), layangkan surat laporan ke Kemendagri DPR RI, KomnasHam dan Ombudsman.
Kesepakatan laporan itu, dibuat dalam pertemuan FORMAT #1 di Pekon Sidokaton, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dikoordinir oleh Supardi dan Deri Ardiansyah. Jumat, 08 Januari 2021.
Dalam pertemuan dibahas adanya pihak Pemkab menerapkan sistem ganda dalam pelaksanaan Pilkakon 16 Desember 2020, memiliki banyak varian cara pelaksanaan terutama dalam penghitungan dan penerapan menetukan suara sah dan tidak sah dan suara yang dianggap rusak.
Panitia pemyelenggara dan Panitia penghitungan suara tidak profesional dan tidak terdidik.  Disatu tempat Panitia membuka seluruh kertas surat dan memberikan kepada pemilih, dilain tempat, panitia tetap membiarkan kertas surat suara dalam keadaan terlipat.
Demikian juga pada saat penghitungan surat suara, sebagian panitia mendiskusikan dengan para saksi dan menyepakati kesepakatan bersama dalam menentukan suara sah dan tidak sah. Sementara ditempat lain menolak apapun kesepakatan yang di inginkan oleh para saksi dengan dalih sudah ada aturan.
Banyak Pekon lainnya dengan tegas tidak menerima apapun kesepakatan yang diambil oleh panitia dan para saksi saat melihat banyaknya surat suara yang rusak tercoblos tembus simetris.
Kejadian ini juga, Pj Pekon Purwodadi, Mediansyah tegas menolak apapun kesepakatan yang sudah dibuat oleh Panitia. Di Pekon Bandar Kejadian, Camat  Womosobo Edi Fahrurrozi dengan tegas menolak dan menyuruh seluruh panitia untuk tetap menjalankan aturan yang sudah ada dengan mengatakan sudah ada Perbup.
Pembina FORMAT#1, Supardi menyampaikan hal tersebut, adalah upaya untuk mencari kebenaran dalam penegakkan aturan hukum yang berlaku. Bukti – bukti ketidak profesional Pemkab Tanggamus dilakukan dua cara dalam memutuskan penentuan suara sah dan tidak sah.
“Ini Demokrasi terburuk dalam sejarah Pilkakon serentak 2020 di Tanggamus. Belum pernah terjadi kerusakan segitu banyaknya. Maka sangat diharap peran DPRD Kabupaten Tanggamus untuk memfasilitasi pertemuan dengan pihak eksekutif,”ujar Supardi.
Ketua FORMAT #1, Deri Ardiansyah menambahkan, langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh FORMAT#1 dalam waktu dekat ini adalah mendesak DPRD Kabupaten Tanggamus untuk segera menindaklanjuti, memfasilitasi dan memanggil pihak eksekutif dan para calon serta melibatkan pakar hukum dari Universitas yang ada di Lampung untuk membahas kajian hukum,”pungkasnya.
Beberapa waktu yang lalu, menurut anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tanggamus, Yoyok Sulistiyo bahwa Pilkakon sebelumnya apabila suara tembus simetris diluar kotak itu dianggap sah, kalau sekarang tidak.
Masih kata Yoyok, bahwa dalam waktu dekat Komisi I akan memanggil Bagian Tapem untuk hearing. Selanjutnya mengajak Ketua Fraksi di DPRD untuk membentuk Pansus.
Disisi lain, Ketua FOKAD, Zulwani menegaskan dalam keterangan tertulisnya, meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus agar dapat segera mengadakan rapat dan membentuk Pansus dalam menyikapi terhadap ketidak profesionalan panitia Kabupaten dan panitia Pekon yang menyebabkan ketidaksuksesannya Pilkakon serentak di Kabupaten Tanggamus Tahun 2020. (Tim AJOI /Budi WM)

LEAVE A REPLY