Pembayaran Gaji/Insentif TKS, Banggar DPRD Tegaskan Tidak Termasuk 614 TKS Baru

0
1717
Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus S, saat diwawancarai media./Bud WM

Tanggamus, Lampungsai.com – Rencana pembayaran gaji dan insentif Tenaga Kerja Sukarela (TKS) lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, pada Oktober sampai akhir tahun 2017 mendatang di peruntukan kepada 4.830 TKS saja, dari total 5.444 TKS. 614 TKS di biarkan tanpa pesangon (Gaji/Insentif) dan tidak ada kejelasan.

Hal ini jelas dikatakan Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, Selasa 26 September 2017, di depan gedung DPRD setempat.

Menurutnya, pembayaran kepada TKS sebagaimana Advis dari Pemerintah Provinsi, hanya untuk 4.830 TKS saja, tidak termasuk ke 614 TKS.

“Ini penergasan sekaligus meluruskan informasi yang ada bahwa, Tim Banggar dan TPAD Pemkab Tanggamus, sepakat membayar gaji atau insentif TKS sebanyak 5.444 orang, yang didalamnya ada 614 TKS itu tidaklah tepat. Tim Banggar bersama TPAD ikuti Advis Pemprov, yang di bayar hanya 4.830 TKS saja,” katan Heri Agus Setiawan.

Dijelaskan Ketua DPRD itu, masalah ini (pembayaran gaji/insentif TKS) DPRD menyerahkannya kepada pihak Eksekutif (Pemkab) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan advis Provinsi, sesuai kewenangan atau domain pihak eksekutif.

Dalam advis secara jelas diputuskan, agar Bupati Tanggamus dan DPRD untuk menaati Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah PP  No.56 tahun 2012 dan Surat Menteri Dalam Negeri no 814.1/169/SJ Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, guna menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Kemudian, mengalihkan usulan pengalokasian anggaran honor TKS sejumlah 614 TKS, di pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD TA 2017, agar di alokasikan kepada program kegiatan yang lebih prioritas, sesuai kewenangan Pemkab Tanggamus.

Lalu, masih dikatakan Heri Agus Setiawan, melakukan upaya yang mendukung terciptanya kondisi yang sejuk dan kondusif, terutama dalam rangka menyelesaikan pembahasan KUPA, PPAS perubahan APBD 2017 antara Bupati dan DPRD Tanggamus yang ditargetkan selesai paling lambat 30 September 2017.

Ketegasan Banggar itu, sesuai advis Pemprov Lampung, sebagaimana di jelaskan Rusli Shoheh bahwa, dalam advis, kewajiban Pemkab hanya membayarkan 4.830 TKS, sedangkan 614 TKS baru, atau hasil penerbitan SK tahun 2017 tidak dibayar insentifnya.

“Apabila melanggar advis itu maka melanggar PP 48 tahun 2005. Jadi, kami tidak mau melanggar hukum,” ujarnya.

Dalam hal anggaran, Eksekutif bisa efisiensi sampai Rp 4,7 Milliar, untuk membayar 4.830 TKS, jika lebih dari jumlah yang ditetapkan dalam Advis Pemprov maka, sama saja melanggar advis yang didasari PP 48 tahun 2005.

“Jadi, jika hal ini dilanggar maka pelanggarannya jelas dan ancamanya terjerat pasal merugikan negara, dengan tersangka Pemkab dan DPRD. Masalah 614 TKS, biarkan saja, karena kita harus patuh pada aturan,”ujarnya. (Budi WM)

LEAVE A REPLY