Pembangunan Jembatan Diatas Lahan Sengketa, Pemilik Lahan Tuntut Keadilan

0
331

Tanggamus, Lampungsai.com – Pembangunan Jembatan Way Tebu, sebesar  Rp3 Milliar, Panghubung antara Pekon Way Pring dan Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Pugung dan Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus di duga masih sengketa antara pihak kontraktor dengan pemilik lahan. Selasa, 02 Juli 2019.

Dugaan sengketa diketahui belum adanya kejelasan izin dari pemilik lahan. Akan tetapi pihak kontraktor tetap melanjutkan pembangunan jembatan tersebut.

Atas hal ini pemilik lahan melapor  ke Mapolres Tanggamus, tercatat dalam surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/-544/V/2019/LPG/RES TGMS, Tanggal 24 Mei 2019. Terkutip Tanah Milik Keluarga Hi. Sahrani di rusak dengan cara di gali dan menebang Pohon Kelapa sebanyak 2 batang untuk membuat Pondasi Jembatan tanpa adanya izin dari pemilik lahan.

Adapun lahan yang di rusak oleh pihak pembuat jembatan adalah tanah dengan luas ukuran 9×12 meter. Pemilik lahan merasa dirugikan senilai puluhan juta rupiah.

Salah satu keluarga  Hi.Sahrani, Sinta mengatakan, adanya kejadian ini pihaknya juga melaporkan Wahyudi selaku mantan Kepala Pekon Way Pring Kecamatan Pugung. Terlapor (Wahyudi) menjadi penanggung jawab untuk memberikan izin kepada pihak Kontraktor pembangunan jembatan tersebut.

Selain laporan, pihak keluarga Hi.Sahrani melakukan aksi menstop aktifitas pembangunan jembatan diatas lahanya dan memasang plang bertuliskan, DILARANG KERAS MEMASUKI PEKARANGAN INI, Tanah ini Milik (SHM), Atas Nama : Sahrani AM, No. Sertifikat: SHM.00.138. Pihak keluarga beserta rombongan melanjutkan perjalanan aksinya ke Kantor Dinas PUPR, Kabupaten Tanggamus, untuk menuntut Keadilan.

Dijelaskan juga oleh Rudi Hidayat, selaku pihak keluarga pemilik lahan, bahwa tujuan memberhentikan sementara pekerjaan ini bukan untuk menghalang-halangi jalannya pembangunan, namun dari pihak keluarga menuntut keadilan dan kejelasan terlebih dahulu kepada pihak kontraktor, terutama kepada Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus.

Sementara itu dari Pihak Dinas PUPR, Kabupaten Tanggamus, yang di wakili oleh Bowo Nugroho, Kabid Bina Marga, menanggapi terkait sengketa lahan ini pada dasarnya Dinas PUPR, sangat berkeinginan supaya permasalahan ini segera selesai agar pekerjaan ini cepat terlaksana, dan juga dari pihak Dinas PU sudah menemui langsung pihak lahan dengan perwakilan keluarga kurang lebih dua kali,”.

Secara lisan juga sudah menyampaikan permohonan maaf ke pihak keluarga, diakuinya suatu kelalaian bagi.

“Dan kami juga siap menyelesaikan ini tapi dengan batas-batas koridor dan undang-undang yang berlaku, karena ini bagian dari produk hukum, jembatan ini juga bagian dari produk Hukum, karena sumber dananya dari APBD, maka kita selesaikan dengan cara-cara yang tidak melanggar Hukum,”ungkap Bowo. (Tim/Budi WM)

LEAVE A REPLY