Pasca Rapat Pleno, PKS Nilai KPU Kota Metro Kebiri Hak Konstitusional Warga Dan Partai

0
456

Kota Metro, Lampungsai.com – Pasca Rapat Pleno Rakpitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Metro, pada 01 Mei 2019 hingga pukul 02.00 WIB. Masih sisakan tanda tanya bagi sebagian kalangan masyarakat Kota Metro, khususnya keluarga besar DPD PKS setempat.  Rapat Pleno tersebut, seyogyanya menjadi ajang pengambilan keputusan yang bijaksana, justru mengkebiri hak-hak konstitusi warga negara dan institusi partai. Minggu, 05 Mei 2019.

Diutarakan Caleg  PKS, Hadi Kurniadi bahwa, sejak awal pleno di tingkat Kecamatan, PKS sudah melayangkan keberatan terhadap hasil pleno, dikarenakan terdapat kejanggalan yang terjadi. Kejanggalan tersebut begitu kentara dan sangat kasat mata. Maka itulah pleno di Kecamatan (PPK), khususnya dapil IV (Metro Barat-Metro Selatan) saksi PKS tidak menandatangani berita acara pleno sekaligus mengajukan keberatan terhadap jalannya rekapitulasi.

Keberatan diajukan dengan harapan, PKS dapat mencari keadilan di sidang pleno tingkat Kota. Namun yang terjadi ibarat sebuah mata rantai yang tersistem secara sistemik, keadilan yang diminta pada tingkat pleno kota malah berujung anti klimak dengan dikebirinya hak hak konstitusi warga negara dan institusi partai.

“Kejanggalan kejanggalan yang harusnya dapat di selesaikan di sidang pleno tingkat kota yang telah di sampaikan saksi, malah dianggap menghambat jalannya sidang pleno dengan dibarengi beberapa kali nada kasar dibarengi pemukulan meja oleh komisioner KPU, seolah peristiwa ini menegaskan bahwa benar adanya mata rantai dari pristiwa yang terjadi,”katanya.

Hadi menjelaskan, kejanggalan pertama bermula di TPS 8 Ganjar Asri, dimana saksi PKS menemukan adanya selisih perhitungan suara, dari C-1 saksi yang didapat dengan C-1 Plano, telah sesuai angka yaitu 44 suara.  Tetapi setelah di buka kotak suara, terjadi adanya pengurangan 1 suara.

Selain itu, di TPS 8 Ganjar Asri juga ditemukan DPTB yang beralamatkan di Jawa Tengah yang mendapatkan 5 kertas suara. Padahal didalam ketentuan, seharusnya yang bersangkutan mendapatkan 1 kertas suara untuk Presiden.

Terkait adanya DPTB yang memilih 5 kertas suara ini pun sebenarnya diketahui dan diaminkan oleh PPK  serta Panwas. Bawaslu Kota pun yang sempat hadir mengetahui hal tersebut, tetapi mengapa proses penghitungan suara tetap di lanjutkan, padahal pengitungan suara tersebut terjadi baru 7 hari setelah pencoblosan 17 April.

“Seharusnya proses penghitungan suara di hentikan dan ditindak lanjuti dengan mekanisme yang lain.  Ibarat pepatah, Nila setitik, rusak susu sebelanga. Penyelanggara menutup mata akan pristiwa tersebut,”ujarnya.

Masih menurut Hadi, didalam Pleno di tingkat Kota, saksi partai telah menyampaikan peristiwa tersebut. Komisioner KPU  mengatakan semuanya sudah sesuai prosedur. Ketika saksi partai meminta Form keberatan DB2  terhadap hasil pleno tersebut, tidak di gubris oleh komisioner KPU.

Padahal Form keberatan itu adalah hak peserta pemilu dan kewajiban penyelenggara untuk memberikannya. Karena dengan ada nya form tersebut peserta pemilu dapat mengambil langkah langkah konstitusional untuk membela haknya. “Tetapi apa lacur, seolah olah, ruang keadilan yang ingin didapat oleh PKS, di bungkam,”tegasnya.

Hadi menambahkan, selain di TPS 8, terjadi juga di TPS 2 Margorejo Metro Selatan, didalam Rapat Pleno tingkat PPK, saat penghitungan surat suara, saksi saksi partai politik dapat memegang kertas suara untuk melihat apakah surat suara itu sah atau tidak.

Terkonfirmasi saksi PKS tidak memegang kertas suara tersebut, sementara beberapa saksi partai yang lain memegang kertas suara dan itu disaksikan Panwascam. Keajaiban terjadi terdapat suara siluman yang mengarah kesatu partai politik, yang didapat dari tumpukan suara tidak sah.

“Padahal jelas disebutkan didalam PKPU bahwa, saksi partai hanya menyaksikan bukan sampai pada memegang kertas suara. Keberatan yang kami (PKS) sampaikan, sampai saat ini tidak dapatkan asas keadilan. Kami ingin lanjutkan mencari keadilan tersebut ditingkat yang lebih tinggi. Tetapi keberatan kami semua ditolak di tingkat Pleno KPU  Kota dengan tidak memberikan form keberatan,”ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pihak KPU Kota Metro tidak menanggapi keberatan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019, khususnya Parpol/Caleg DPRD kota Metro yang di interupsikan Saksi PKS.

Baca https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/interupsi-saksi-pks-tak-ditanggapi-kpu-kota-metro-anggap-nihil-keberatan/

Tidak ditanggapinya keberatan tersebut, terbukti dengan adanya dokumen ganda hasil rekapitulasi rapat pleno yang di gelar di Meeting Room Hotel Grand Skuntum. Rabu, 01 Mei sampai Kamis, 02 Mei 2019, dengan tanda “NIHIL” dalam form Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kab/kota Pemilu 2019.(Red)

LEAVE A REPLY