Pasca Banjir Landa Bandarlampung, L-SAKA, Kaji Ulang Kebijakan Pembangunan

0
857
Dok/Lampungsai.com

Bandarlampung, Lampungsai.com – Dampak Banjir di beberapa titik wilayah Bandarlampung, jadi kajian oleh Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (L-SAKA) Lampung, terkhusus kebijakan Pemerintah Bandarlampung dalam bidang pembangunan kota yang berwawasan lingkungan berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam kajian L-SAKA melalui rilis dikutipkan oleh mursyid arifin kepada redaksi lampungsai.com, menurutnya, perubahan iklim akibat pemanasan global bedampak pada pergeseran siklus angin dan musim, intensitas hujan tinggi dengan frekuensi yang lebih sering berakibat pada struktur tanah di daerah tersebut. Seperti yang dikabarkan hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung mengakibatkan beberapa daerah di kota ini terkena dampak banjir.
Banjir ini terjadi di beberapa titik seperti Teluk Betung Utara, Way Halim, Labuhan Dalam, Kaliawi, Sukarame, Kedaton dan Rajabasa. Selain itu hujan yang terjadi pada Senin malam 20 Februari 2017, mengakibatkan pohon tumbang yang terjadi di Jl. Zulkarnaen Subing, Kelurahan Keteguhan Teluk Betung Timur Bandar Lampung yang menimpa sebuah mobil dan juga terdapat jembatan yang telah berumur 20 tahun ambrol di Kelurahan Beringinraya, Kemiling, Bandar Lampung. Terlebih, masalah krusial perkotaan seperti sampah yang mengotori bantaran sungai sehingga terjadi pendangkalan dasar sungai.

Masih dalam kutipan rilis L-SAKA, hal itu dominan sebab sistem drainase yang dibangun juga belum terintegrasi dengan baik, menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya banjir. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan juga akan menghilangkan daerah resapan air di wilayah dataran, sedangkan pengerukan bukit-bukit di bandar lampung juga menambah kerentanan bencana banjir.

Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengkaji ulang persoalan kebijakan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 tentang jenis dan rencana pembangunan proyek yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

“kaji ulang kebijkan tersebut, dimulai dari normalisasi sungai untuk mengoptimalkan fungsi aliran air menuju muara teluk lampung, perbaikan sistem drainase agar terintegrasi dengan baik sehingga dapat menampung dan mengalirkan air ke sungai, serta menjaga kawasan terbuka hijau sebagai daerah resapan air dari pembangunan pemukiman warga. Pembangunan infrastuktur pendukung maupun kepentingan swasta”.

Termasuk, pengawasan ketat tentang pengerukan batu pada bukit-bukit perkotaan juga menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. Khusus untuk wilayah sepanjang garis pantai teluk lampung, hendaknya dilakukan penataan secara teliti dan serius, terlebih adanya proyek reklamasi akan menambah resiko banjir rob (air laut) di kawasan tersebut.

Sehingga perlu sistem perencanaan strategis transformatif dalam rangka penyusunan kebijakan di Kota Bandar Lampung. hal tersebut akan membantu proses perencanaan dan pengevaluasian kebijakan pembangunan sesuai kapasitas. Pemerintah kota sebaiknya segera melakukan tindakan lanjutan mengenai hal ini, terlebih masih banyak proyek pembangunan di tahun-tahun selanjutnya yang akan terus menggerus lahan untuk bangunan fisik.

Untuk saat ini cerdas dan tanggap bencana menjadi prioritas pemkot dan pemkab yang tekena banjir, pembangunan posko akan menjadi langkah awal untuk membantu koordinasi tentang pengendalian keadaan di lokasi banjir sehingga dapat segera dirumuskan proses evakuasi dan penanganan lanjutan lainnya.

Dasar Kajian L-SAKA dilihat bahwa wilayah kota Bandar Lampung berada antara 5° 20’-5° 30’ LS dan 105° 28-105° 37’ BT dengan luas 192.96 Km2. Yang terbagi menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.251.640 jiwa, dengan kepadatan penduduk 8.965/Km2 (Sumber : BPS 2014) Terletak pada teluk lampung di ujung selatan pulau sumatera Kota Bandar Lampung secara geografis menjadi gerbang utama pulau Sumatera.

Keadaan topografi Kota Bandar Lampung terdiri dari dataran pantai kawasan perbukitan dan bergunung, dengan permukaan ketinggian 0-500m. Kawasan pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang serta pulau di bagian selatan. Sedangkan wilayah dataran landai terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame bagian utara. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Teluk Betung Utara dan dataran tinggi dengan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung Karang Barat dengan puncak tertinggi pada gunung betung (barat) dan gunung dibalau serta perbukitan batu serampok di sebelah timur.

Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung menjadi kiblat pembangunan dan pengukuran kemajuan kabupaten/kota lainnya di bumi ruwa jurai. Dalam satu dekade terakhir pembangunan Kota Tapis Berseri di kebut hingga terjadi peningkatan pembangunan khususnya infrastruktur fisik jalan yang signif. Seperti pembangunan flyover di beberapa titik keramaian.

Sejak 2013 hingga kini tercatat lima flyover yang telah dibangun oleh pemerintah setempat untuk menanggulangi kepadatan dan kemacetan diantaranya flyover Jalan Ki Maja-Ratu Dibalau, Jalan Sultan Agung-Jend Ryacudu, Jalan P Antasari-Tirtayasa, Jalan Gajah Mada-Juanda, dan Jalan P. Antasari-Gajah Mada.

Apabila dilihat dari keadaan geografi dan topografinya, Kota Bandar Lampung harus mengambil kebijakan pembangunan dengan sangat hati-hati. Mengapa? Hal tersebut dikarenakan faktor kenampakan alam yang dimiliki memiliki kerentanan tinggi dengan adanya pembangunan fisik. Wilayah bergunung dapat dibangun dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya sehingga resiko longsor dan kekeringan dapat diminimalkan.

Wilayah dataran landai sampai pada rawa-rawa harus memiliki perlakuan khusus karena struktur tanah yang kurang stabil sedangkan wilayah garis pantai harus benar-benar diperkuat untuk mengantisipasi banjir rob (air laut). Teluk lampung yang merupakan muara dari beberapa sungai yang melintasi Kota ini juga menjadi pertimbangan bahwa meningkatnya debit air saat musim penghujan dari kota ini sendiri ditambah air dari hulu yang juga meningkat menjadikan resiko banjir di beberapa titik rendah juga meningkat.

“jika kita kaitkan dengan kebijakan pembangunan pemerintah kota maka akan terlihat ketidaksesuaian dan terkesan dipaksakan. Pembangunan akan mengurangi daerah resapan air dan mengakibatkan tergenangnya jalan seperti yang terjadi di ruas jalan Z.A Pagar Alam, Laks. Malahayati dan beberapa lokasi lainnya di Bandar Lampung”. (Red/Rls)

LEAVE A REPLY