Ombudsman RI Perwakilan Lampung Ada Posko Pevel Untuk Masyarakat

0
236
Tim Ke-Assistenan Biang Pengaduan & Verifikasi Laporan, Ombudsman RI Perwakilan Lampung foto bersama Praktisi hukum indonesia Edi Ribut H. SH,. MH., di posko Pevel (Cafe Edilaw Coffee) Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro./Red

Kota Metro, Lampungsai.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, buka posko pengaduan masyarakat seputar pelayanan publik utamanya ditengah program kebijakan Pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Metro, yakni Program Pevel On The Spot.

Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, dikoordinatori langsung oleh Kepala Ke-Assitenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan,  Dodik  H. SH,.MH,  didampingi anggota Hardian. R serta bidang pemeriksaan Achmad Saleh David S, dihadiri   juga praktisi hukum Indonesia, Edi Ribut H, SH., MH, di Posko Pengaduan & Verifikasi Laporan Masyarakat, (Cafe Edilaw Coffee), Kampus- Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro. Jumat, 19 Juli 2019.

Dijelaskan oleh Dodik H, kedatangan tim Ombudsman Lampung ke Kota Metro ini, pada prinsipnya adalah pelaksanaan program Penerimaan dan Verifikasi Laporan turun langsung ke lapangan (Pevel On The Spot). Artinya Ombudsman RI membuka Posko pengaduan, yang tujuannya adalah menyampaian tugas pokok fungsi (Tupoksi) Ombudsman sendiri kepada masyarakat, dan hal ini yang terpenting untuk di informasikan kepada masyarakat luas.

Kemudian, Ombudsman juga membuka ruang konsultasi kepada masyarakat terkait keluhan pelayanan publik yang di alami atau terjadi oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, Ombudsman juga menerima pengaduan atau laporan langsung dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang di alami.

“Dengan demikian, adanya Posko Pengaduan Ombudsman ini, masyarakat bisa langsung datang dan menyampaikan hal-hal mengenai penyelanggaraan pelayanan publik yang di keluhkan, termasuk juga untuk konsultasi pengaduan dan sejenisnya, dan ini memang diharapkan bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Inilah tujuan dan gambaran umum kedatangan tim Ombudsman RI Perwakilan Lampung datang ke Kota Metro,”jelas Dodik.

Disampaikan juga oleh anggota bidang penerimaan dan verifikasi laporan, Hardian R, mengenai seputar pelaporan atau pengaduan masyarakat, alurnya sudah diatur dalam UU 37 tahun 2008 dipasal 24 sudah dijelaskan. Secara Basic laporan ada 3 kriteria atau syarat utama yakni identitas pelaporan, telah atau pernah melaporkan/menyampaikan keberatan, peristiwa keluhan baik secara lisan ataupun tertulis kepada instansi/atasan terlapor.

Selanjutnya, disertai kronologis yang jelas dan sistematis (Tidak harus menggunakan bahasa hukum), Substansi yang dilaporkan merupakan kewenangan Ombudsman, kerahasiaan atas pertimbangan tertentu Ombudsman dapat menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

“Artinya syarat atau kriteria tersebut  legalitas pelapor jelas, jika dikuasakan baik Ormas/LSM harus ada kuasa. Sebelum masuk ke Ombudsman, sudah pernahkan disampaikan baik lisan atau tertulis kepada instans/atasan terlapor, kalau belum dianjurkan sampaikan keberatan atau keluhannya terlebih dahulu ke instansi/atasan terlapor. Lalu laporannya konsen dengan persoalan yang di keluhkan,”ungkapnya. (Red)

LEAVE A REPLY