MTM Lampung Soroti Kegiatan Proyek PSDA Dan Rehab Terminal Di Indikasi Sarat Kepentingan

0
221

Bandar Lampung, Lampungsai.com – Sistem Pelelangan dan Realisasi Pekerjaan Proyek TA 2020 pada Satuan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Provinsi Lampung dan Kantor Balai Pengelolaan Tranportasi Darat Wilayah VI Bengkulu-Lampung, di indikasikan ada penyelewengan anggaran proyek sumber APBD Perubahan 2020.

Hasil monitoring dan investigasi LSM Masyarakat Transparansi Merdeka (MTM Lampung), dugaan penyimpangan atau indikasi  penyelewengan tersebut dilihat pada realisasi pelaksanaan dua pekerjaan yakni kegiatan Rehabilitas Terminal Penumpanmg Type A Raja Basa, Bandar Lampung seneilai Rp.8.070.555.365.11 (APBN 2020) pengelola Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Provinsi Bengkulu-Lampung sudah mengkondisikan pemenang tender sebagai pihak ketiga (rekanan) pelaksana kegiatan.

Dewan Direktur MTM Lampung, Ashari Hermansyah menyampaikan, hal yang diduga dapat dilihat pada HPS penawaran terendah dari nilai pagu lelang proyek kegiatan dengan selisih sejumlah Rp.496.476.433,3 dari  Penawar Perusahaan Terendah.PT.ABN, Rp. 7.574.078.931,81 dan PT. P Rp. 7.574.090.719,64, PT.GBN, Rp. 7.575.025.692,8.

Sementara PT.BKK sebagai pemenang tender dengan nilai harga terkoreksi sebesar Rp. 8.070.555.365.11.

Pihak pemengan tender, saat dihubungi sesuai alamat tertera dalam cantuman PT tidak ditemui dan kontak person tidak jelas. Diduga alamat kantor yang tertera adalah alamat palsu. Terlebih alamat yang digunakan ternyata bangunan tempat penginapan.

“Dari ini, artinya patut diduga bahwa Negara telah dirugikan sejumlah Rp496.476.433,3,”katanya.

Ashari melanjutkan, selain pada proses perencanaan lelang, terdapat juga dugaan kuat pelaksanaan atau realisasi pekerjaan telah terjadi unsur kesengajaan pengurangan bobot item, sebagaimana pada poin pertama Pekerjaan Pasangan Plesteran dan acian dinding bangunan samping dan belakang yang terkesan buruk, kedua Pekerjaan pasangan Keramik, Diduga kuat menggunakan kualitas keramik buruk dan tidak

sesuai standar SNI, ketiga Pekerjaan Finishing pegecatan Dinding, diduga kuat menggunakan cat yang berkualitas buruk tidak sesuai SNI.

Ke empat, Pekerjaan pasangan daun jendela dan daun pintu serta kusen, kelima Pekerjaan pasangan Railing tangga dan Baluster tangga, diduga kuat tidak dilakukan penggantian struktur, sehingga railing dan baluster berkarat. Keenam Kemudian pada pekerjaan pasangan konstruksi baja wide flange (WF) langit-langit yang terdiri dari pasangan kolom, balok, gording, plat baja, trekstang dan brancing, apakah sudah seseuai standar SNI.

Untuk itu, Ashari mengatakan, pihaknya menyebutkan sebagai definisi awal patut diduga telah terjadi persengkokolan atau persaingan usaha tidak sehat dengan tidak jujur atau unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah diterangkan dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah” bagian ke-4, Etika pengadaan barang jasa pasal 7, huruf F.

Selanjutnya, pada Satker Dinas PSDA Provinsi Lampung juga di indikasikan dugaan penyelewengan keuangan negara pada sumber APBD Perubahan tahun 2020 kegiatan pembangunan embung/bangunan penampung air lapangan golf senilai Rp.1.895.532.627,55 dengan pelaksana CV. LLJ.

Dalam kegiatan ini, realisasinya diduga dilaksanakan asal jadi. Campuran semen dangan pasir tidak sesuai, pasangan batu belah pada dinding tanah tidak diberikan adukan semen, berpotensi kerawanan kekuatan struktur embung pada resapan air.

Lalu, pondasi bangunan yang dilakukan penggalian tanah tidak dalam, berpotensi mempengaruhi kekuatan berakibat keretakan pada dinding bangunan ditambah volume embung yang terdiri dari tampungan embung, tinggi embung, panjang embung diduga belum sesuai.

“Sementara ini, Kedua pihak Satker terkait, belum bisa ditemui karena kedua pimpinan tidak berada di tempat. Namun LSM MTM sudah mengirim surat klarifikasi untuk ditindak lanjuti oleh instansi terkait dengan segera,”ungkap Ashari. (Red/Rilis)

LEAVE A REPLY